Mahfud MD: Pemerintah Tegaskan Tak Anti Kritik

Mahfud MD
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal

VIVA – Pemerintah tegaskan sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

img_title Cuma Gara-gara Pakai Jaket dan Celana Hitam, Pemuda di Grobogan Dikeroyok hingga Tewas! 16 Orang jadi Tersangka

“Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap anti kritik,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Minggu 14 November 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Penyataan tersebut terkait kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia. Di mana kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

img_title Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Kapolda NTT: Tidak Ada Gigi Mundur, Gas Terus!

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

img_title Terungkap! Mantan Kadis ESDM Jatim Diduga Nikmati Uang Pungli Rp687,5 Juta

"Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu,” kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Menkopolhukam Mahfud MD

Photo :
  • Dok Humas Pemda DIY

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun ‘selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.’ Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai ‘conditionally constitutional.’

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik,” kata Mahfud. (Ant)

Ilustrasi Badak Jawa

Pemerintah Tak Akan Relokasi Habitat Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah Lengkap

Pemerintah menegaskan tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum ada kajian ilmiah lengkap.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut