Baznas Tegaskan Pembagian Zakat di Cianjur Bebas Kepentingan Politik
- Andrew Tito/VIVA.
VIVA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menegaskan sikap netral dan bersih dari kepentingan politik manapun dalam perannya sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang ditugaskan mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Penegasan ini merespon rencana pemanggilan Ketua Baznas Cianjur oleh MUI setempat, terkait pengakuan pembagian zakat di wilayah kerjanya ditumpangi kepentingan politik. Diduga, acara pembagian zakat yang diinsiasi Baznas Cianjur dihadiri sejumlah tokoh politik.
"Untuk menelusuri suatu isu, Baznas RI menerjunkan tim audit dan tim hukum, serta bersikap obyektif. Jika terjadi penyimpangan maka akan diberi sanksi internal sesuai peraturan yang berlaku," kata Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 21 Februari 2022.
Sebaliknya, Baznas RI akan memberikan pembelaan kepada anggotanya jika tidak ditemukan kesalahan atau penyimpangan, karena Baznas selalu berpegang teguh pada pengelolaan zakat yang harus transparan dan akuntabel, berprinsip pada aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI.
Noor Achmad menegaskan, Baznas RI selalu mengimbau kepada Baznas provinsi, kabupaten/kota, LAZ dan seluruh pengelola zakat untuk menyalurkan zakat kepada mustahik sesuai syariat Islam dan menjaga netralitas serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Baznas juga menggandeng pihak lain untuk mengantisipasi adanya upaya politik praktis.
"Namun perlu kami tegaskan bahwa Baznas adalah lembaga yang netral dan bersih dari kepentingan politik. Kami telah bekerja sama dengan Bawaslu agar tidak ada penggunaan dana untuk kepentingan politik praktis," ujar Noor.
Noor menambahkan imbauan netralitas dan bersih dari kepentingan politik ini berlaku kepada seluruh Baznas provinsi, kabupaten/kota, dan para amil yang bertugas di BAZNAS, demi mencegah timbulnya konflik.
"Di tengah menguatnya kelembagaan dan peran BAZNAS di tengah masyarakat, maka akan terjadi persaingan personal yang kadangkala mencuat keluar. Penegasan sikap netral ini sangat penting agar BAZNAS tidak terseret dalam politik praktis," ucap Noor.
Sebelumnya, Ketua MUI Cianjur Abdul Rauf mengatakan rencana pemanggilan terhadap Ketua Baznas Cianjur sebagai upaya teguran dan peringatan agar penyaluran zakat tidak melibatkan tokoh parpol yang dapat membuat keresahan di masyarakat.
Dugaan politisasi zakat muncul usai foto yang memperlihatkan beberapa tokoh politik, yang juga bakal calon legislatif dari salah satu parpol, hadir dan menyerahkan bingkisan bansos dari dana umat untuk warga Desa Saganten, Kecamatan Sindangbarang.
Meskipun penyaluran zakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, yakni diberikan kepada yang berhak, namun keterlibatan tokoh parpol dalam acara tersebut disorot, termasuk dalam pemilihan pengurus Baznas kecamatan.
"Ini sudah jelas menyalahi perundang-undangan terkait Baznas dan tugasnya harus sesuai undang-undang. Bahkan, sebelum mereka dilantik, kami sudah mengingatkan jangan sampai mereka salah langkah karena dipercaya dalam mengelola dana umat, namun ini kejadian," kata Abdul Rauf
"Saya minta petugas Baznas bekerja sesuai aturan, jangan sampai ada kekeliruan, termasuk mendiamkan keterlibatan parpol di dalam pembagian zakat, karena ini akan berdampak luas terhadap kepercayaan umat dalam menyalurkan zakatnya," sambungnya
Sementara itu, Ketua Baznas Cianjur, Tata menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu acara pembagian zakat bagi masyarakat di Kecamatan Sindangbarang itu ditumpangi tokoh partai politik.
"Ini memang agenda Baznas Cianjur untuk penerima zakat di Kecamatan Sindangbarang, namun saya tidak tahu kalau ada tokoh politik yang ikut di dalamnya. Saya mengakui kegiatan pembagian zakat tersebut ditumpangi, tapi saya tidak tahu kalau tokoh politik ikut serta dalam acara," katanya.
Seperti diketahui, sejumlah foto dan video terkait pembagian zakat di Kecamatan Sindangbarang menjadi perbincangan warga karena Penyaluran zakat atau bantuan sosial dari Baznas Cianjur diduga dipolitisasi, karena sejumlah tokoh politik ikut hadir.
Dugaan politisasi zakat muncul usai foto yang memperlihatkan beberapa tokoh politik, yang juga bakal calon legislatif dari salah satu parpol, hadir dan menyerahkan bingkisan bansos dari dana umat untuk warga Desa Saganten, Kecamatan Sindangbarang.
Hadir dalam acara tersebut, Camat Sindangbarang dan Kepala Baznas Cianjur Tata, menyerahkan bingkisan dengan kantong berwarna merah dengan lambang garuda dan tulisan Baznas di bawahnya. (Ant)
