- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno
VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara terang-terangan mengkritik Kementerian Perdagangan terkait stok dan harga minyak goreng yang kini membebani rakyat. Ia mengungkapkan keresahannya di hadapan forum High Level Meeting (HLM) dengan tema “Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditas Global terhadap Inflasi Jawa Tengah", di Semarang, Selasa, 22 Maret 2022.
Kesempatan bertemu perwakilan Kementerian Perdagangan yaitu Direktur Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting Isy Karim yang hadir secara virtual, digunakan Ganjar untuk menyampaikan keresahan rakyat soal kelangkaan minyak goreng.
"Mohon maaf pak, silakan disampaikan ke Pak Mendag atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini, muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” ujar Ganjar tanpa basa-basi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
- Istimewa
Menurut Ganjar, kebijakan penyesuaian harga dan subsidi minyak goreng tidak sesuai. Ia mengibaratkan, kelangkaan minyak goreng ibarat tikus mati di lumbung padi.
"Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan. Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar dan kita seperti tikus mati di lumbung padi. Kita kebingungan di daerah karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujarnya.
Apabila kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, lanjut Ganjar, kondisi yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu akan berlangsung lebih lama.
"Saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin suara saya mewakili banyak orang. Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk Merah Putih tidak mengambil untung banyak-banyak, ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu," katanya.
Menurut Ganjar, salah satu tindakan yang bisa diambil adalah dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen. Idenya adalah membebankan distribusi pada perusahaan.
“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah produsen sendiri, bukan dari kita, mereka yang mengawasi dan harus sampai pada rakyat. Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng ya. Dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa 14 ribu, ini menurut saya penting," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, penanganan harga minyak goreng yang fluktuatif tidak bisa terus melihat dari sisi hilir. Justru penanganan dari sisi hulu adalah poin paling penting.
“Maka saya minta teman-teman dari Perhutani untuk menyiapkan lahan bekerja sama dengan Distan kita agar kita bisa tanam. Ini mestinya kita mengambil tindakan, aturan yang bisa menguntungkan petani juga dan sinergi dengan mereka,” katanya.
Laporan Teguh Joko Sutrisno
