KPK Jemput Paksa Eks Gubernur Riau Annas Maamun

Annas Maamun
Sumber :
  • ANTARA Foto/Agus Bebeng

VIVA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Annas dikawal oleh beberapa penyidik saat tiba di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Maret 2022.

img_title KPK Beberkan Cara Tersangka Korupsi Dana BNPB Raup Uang, Modusnya Bikin Geleng Kepala

"Perintah membawa tersebut dilakukan karena KPK menilai yang bersangkutan tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

KPK, lanjut Ali, membawa Annas dari rumahnya di Pekanbaru, Riau. KPK sebelumnya sudah memanggil Annas sesuai dengan aturan yang berlaku.

img_title Jasa Influencer Rp14,7 M Disorot, KPK Persilakan Masyarakat Melapor

"Berikutnya AM (Annas Maamun) dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan," kata Ali.

Annas tiba di markas KPK menggunakan kemeja lengan panjang berwarna krem dan celana panjang berwarna hitam, Selasa sore.

img_title Gandeng KPK, Telkom Siapkan 49 Penggerak Integritas untuk Perkuat Budaya Antikorupsi

Annas enggan memberikan komentar terkait penjemputannya. Penyidik langsung membawanya ke ruang pemeriksaan yang ada di lantai dua kantor KPK.

Annas merupakan mantan narapidana kasus suap alih fungsi kawasan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dia bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung pada 21 September 2020.

Presiden Joko Widodo pernah memberikan grasi untuk Annas Maamun. Salah satu alasan pemotongan masa hukuman ini adalah penyakit komplikasi yang diderita Annas.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemberian grasi kepada Annas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Grasi. Annas sebelumnya diganjar hukuman tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA itu menambah satu tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015.
 

Raffi Ahmad.

Kata Raffi Ahmad, KPK Pernah Bilang Pejabat Publik Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni Tak Langgar Aturan

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad telah berkonsultasi dengan KPK terkait statusnya sebagai pejabat dan pekerja seni

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut