- VIVA/Aman Hasibuan
VIVA – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat, William Heinrich berharap Penjabat Gubernur Papua Barat yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri adalah sosok yang tak asing dengan Daerah dan masyarakat Papua Barat.
Sehingga, kata dia, dengan demikian, Calon Penjabat Gubernur tersebut sudah siap bekerja tanpa perlu lagi melakukan penyesuaian yang akan menyita waktunya dalam memimpin dan membangun Papua Barat selama kurang lebih dua tahun ke depan.
"Kita berharap Kemendagri tidak salah pilih orang untuk menduduki jabatan itu. Karena ini menyangkut masa depan daerah serta nasib masyarakatnya secara umum," ucap dia kepada wartawan, Jumat 22 April 2022.
William sendiri mengaku punya kriteria khusus terkait figur yang laik untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Salah satunya adalah putra daerah dari Papua Barat sendiri.
"Kenapa harus putra daerah? Karena hanya putra daerah yang bisa menjadi representasi daerah. Hanya putra daerah yang tahu akan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Karena setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal dan budaya sendiri-sendiri," ujar dia.
Selain putra daerah, lanjutnya, kriteria lain yang di harapkan dimiliki Calon Penjabat Gubernur Papua Barat yaitu punya pemahaman dan penguasaan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat, menguasai strategi pembangunan daerah, baik infrastruktur yang dibutuhkan maupun pembangunan sumber daya manusianya.
"Dan yang paling penting yaitu keberpihakan terhadap orang asli papua," katanya.
Meski tak menyebut nama, tapi kriteria yang disebut William dimiliki oleh Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Paulus Waterpauw yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri.
Diketahui, Paulus Waterpauw merupakan pria kelahiran Kabupaten Fakfak - Provinsi Papua Barat 25 Oktober 1963. Lulusan Akpol tahun 1987 dan berpengalaman di bidang intelijen selama aktif di Kepolisian. Tahun 2014, Ia menjabat Kapolda Papua Barat dan dua kali menjabat Kapolda Papua pada tahun 2015 dan 2019.
Baca juga: Pengakuan Pemilik Uang Rp5 Miliar yang Ditemukan di Exit Tol Mojokerto
