- ANTARA/Jessica Wuysang
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyelenggarakan rapat terbatas di Kementerian Pertahanan. Rapat tersebut membahas mengenai kebijakan pertahanan negara untuk mencapai kekuatan pokok minimal yang diperlukan (minimum essential forces) termasuk anggaran pertahanan negara.
Dalam pengantarnya, Yudhoyono menjelaskan akan mendengarkan laporan dan presentasi dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro terkait draft dan konsep kebijakan pertahananan negara.
Produk tersebut nantinya akan ditandatangani oleh presiden sebagai dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara. Dokumen itu juga menjadi rujukan dari kebijakan pembangunan kekuatan dan modernisasi, postur, pertahanan Indonesia, termasuk postur TNI.
"Oleh karena itu dokumen itu sangat penting, dan sebelum saya tanda tangani kita ingin memastikan semuanya telah memikirkan disusun, dipikirkan semua telah tepat dan benar," kata Yudhoyono di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 4 Mei 2010.
Dalam alokasi anggaran pertahanan negara, Yudhoyono menjelaskan jumlah anggaran selama 2004-2009 nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara di ASEAN dan negara lain. Selain itu jika dibandingkan dengan GDP Indonesia juga relatif kecil karena prioritas pembangunan 5 tahun lalu ditujukan untuk pemulihan perekonomian nasional pasca-krisis ekonomi.
Untuk itu, lanjut dia, dengan makin besarnya APBN dan perekonomian yang terus meningkat, anggaran pertahanan makin ditingkatkan meski tak sekaligus 1-2 tahun mendatang. Dia berharap pada 2014, postur anggaran pertahanan dalam APBN makin mendekati sasaran pembangunan yaitu dicapainya kekuatan minimum yang diperlukan atau minimum essential forces. (umi)
Saksi Ungkap Kaca Mata SYL Dibeli Pakai ‘Uang Haram’ Kementerian Pertanian
Staf Biro Umum Pengadaan Kementerian Pertanian RI, Muhammad Yunus turut dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian RI dengan terdakwa Syahrul
