- Tangkapan Layar
VIVA – “Titip” Siswa di PPDB, beredar foto surat yang diduga berasal dari Aanggota DPRD Kota Bandung, unggahan foto surat anggota DPRD Bandung ditunjukkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat viral di sosial media Twitter.
Sebuah unggahan yang di unggah oleh akun twitter @Askrlfess dengan sebuah sematan cuitan yang menyindir pejabat kota Bandung yang kaitannya dengan menitipkan siswa pada pendaftaran PPDB.
“YHAHA bapak lu yg pejabat itu nitipin lu ke sekolah negeri malah kespill di twiter owkwk lol” tulisnya.
Di dalam surat yang di ungah tersebut, salah satu anggota DPRD Kota Bandung menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Dedi Supandi pada Jumat, 17 Juni 2022.
Surat tersebut memuat permohonan agar Kepala Disdik Jabar agar menerima siswa untuk masuk ke salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Bandung.
Surat rekomendasi yang beredar tersebut juta ditembus kan ke sejumlah SMK di Bandung, meliputi SMK Negeri 2 bandung, SMK Negeri 15 Bandung, SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung, SMK Negeri 8 Bandung, dan SMK Negeri 9 Bandung.
Anggota DPRD Kota Bandung Erwin telah membenarkan bahwa salah satu pihak nya mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Ia menjelaskan kepada media kalau surat yang dibuat, ditandatangani dan dikirimkannya itu masih di dalam kapasitas dirinya sebagai anggota DPRD Bandung.
Beredar nya surat tersebut sebenarnya buka membuat intervensi kepada Kepala Disdik Jawa Barat yang telah menyalahgunakan wewenang atas jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Bandung.
Ketua anggota DPRD Kota bandung menjelaskan kepada media bawa surat tersebut tidak memiliki sifat memaksa atau mengintervensi proses PPDB, karena pihak-pihak yang mempunyai hak penuh untuk mempertimbangkan surat tersebut atau mengabaikannya.
Penjelasan lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa surat rekomendasi itu semata-mata untuk menjembatani aspirasi masyarakat Kota Bandung. Masyarakat Kota Bandung katanya menginginkan anaknya diterima di sekolah negeri lantaran keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi.
Dinas Pendidikan, Dedi Supandi menyebutkan kepada media bahwa pihaknya belum menerima surat rekomendasi yang sudah beredar di sosial media tersebut. Ia mengimbau lebih lanjut lagi untuk semua pihak agar tetap semua pihak patuh terhadap sistem PPDB Provinsi Jawa Barat dengan juga memperjuangkan hak masyarakat miskin bersekolah.
