- Dok. DPR.
VIVA Nasional - Ketua DPR Puan Maharani berbicara soal pentingnya Indonesia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang demi kesejahteraan rakyat. Tujuannya agar ada arah pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang ada di konstitusi.
Dirumuskan Undang-Undang
“Pasca amandemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan dalam undang-undang,” kata Puan saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang diselenggarakan oleh MPR di Kompleks Parlemen, Kamis, 18 Agustus 2022.
Puan Maharani Sidang Tahunan MPR 2022
- Youtube Sekretariat Presiden
Baca juga: HUT RI ke-77, Puan Ingatkan Indonesia Hadapi Tantangan yang Tak Ringan
Belum Optimal
Undang-undang yang dimaksud adalah UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Meski begitu, lanjut Puan, keberadaan UU ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh dirasakan belum optimal.
“Bahkan setiap presiden, gubernur, dan bupati/walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap presiden dan kepala daerah,” katanya.
Dari Proyek ke Proyek
Ia mengatakan realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek.
Pentingnya Perencanaan Jangka Panjang
Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diwujudkan melalui politik pembangunan demi kemajuan Indonesia ke depan. Politik Pembangunan Indonesia Indonesia disebut dapat mengisi kemerdekaan yang berfokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani.
- Tangkapan layar/ Anisa Aulia
“Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional,” kata Puan.
Mantan Menko PMK itu menilai sasaran pembangunan seharusnya tidak hanya sekadar pembangunan fisik tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa. Puan menyebut, politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional.
“Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional,” katanya.
Puan menambahkan dalam mempercepat capaian kemajuan Indonesia, selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional, pembangunan ke depan perlu diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia. Kemudian pada pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata.
“Tentunya ini sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak-hak bagi warga negara Indonesia,” kata Puan.
