- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA Nasional – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat menjadi PB HMI akan menggelar aksi demo secara serentak pada Senin, 29 Agustus 2022 untuk menyuarakan pendapat mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Bersumber dari surat yang dibagikan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam di akun Instagram resminya @officialpbhmi pada Minggu, 28 Agustus 2022, menyebutkan akasi serantak hari ini diselenggarakan di seluruh wilayah HMI.
“Kepada seluruh pengurus Badko, pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat HMI se-Indonesia...Besok, kita turun aksi” tulis caption di unggahan surat PB HMI
“Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat Se-Indonesia dalam menjaga gerakan mahasiswa Islam, maka kami Instruksikan untuk Aksi Serentak” tertulis ajakan di dalam surat yang diunggah.
Selain itu, di dalam surat juga menginstrusikan agar aksi yang dilakukan serentak tersebut hari ini dapat dilakukan secara dalam dan tidak anarkis.
“Kami Instruksikan untuk Aksi Serentak yang dilakukan secara damain dan tidak Anarkis” tulis himbauan dalam surat.
Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK
- Taufik Rahadian
HMI dalam surat unggahan tersebut menyiratkan pernyataan sikap dalam bentuk gambar terkait rencana kenaikan harga BBM.
- Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih sebagai akibat dari terpaan Pandemi Covid-19;
- Meminta pemerintah untuk kebijakan kenaikan tarif dasar listrik; dan
- Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Diberitakan oleh Viva sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan hingga saat ini rencana terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak belum mendapatkan persetujuan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan secara kelembagaan DPR, khususnya Komisi VII, belum mengadakan rapat kerja dengan pihak terkait dengan agenda penyesuaian penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto.
- Dok. PKS
Dia mengatakan para Anggota Dewan mengusulkan agar pertemuan VII raker khusus untuk membahas masalah-masalah penyesuaian harga BBM bersubsidi. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah pusat memusatkan perhatian alokasi anggaran subsidi energi tidak lebih dari Rp 502 triliun pada tahun ini.
Pernyataan itu beberapa kali menguat dalam rapat kabinet beberapa waktu terakhir. Arah pembahasan anggaran itu untuk mewujudkan komitmen pemerintah untuk menekan defisit pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir 2022 berada di level di bawah 4 persen dari PDB.
