Saran Kejaksaan soal Kasus Gagal Ginjal Anak: Harusnya Gugat Kerugian ke Perusahaan
- Kejaksaan Agung
VIVA Nasional – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membuka peluang untuk menjerat korporasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.
"Iya (tidak menutup kemungkinan jerat korporasi), karena kalau dilihat secara pasal ini tidak ada izin edar. Peredaran obat-obatan ini termasuk peredaran obat-obatan ilegal," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu, 16 November 2022.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana
- Kejagung RI
Kejagung sebelumnya sudah menerima tiga SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) terkait kasus gagal ginjal akut. Tiga SPDP itu rinciannya, satu dari penyidik Polri dan dua dari PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Terkait dengan tiga SPDP itu, Ketut mengatakan pihaknya kedepan menyarankan agar adanya gugatan perdata terhadap perusahaan yang terlibat dalam kasus gagal ginjal akut pada anak.
"Kita menyarankan melakukan gugatan keperdataan ganti rugi. Perusahaan saja (yang digugat), jadi dikenakan suatu tindak pidana sekaligus dilakukan gugatan perdataan. Ganti rugi kepada negara atau kepada korban," jelas Ketut.
Gagal ginjal.
- U-Report
Sebelumnya diberitakan, kasus gagal ginjal akut pada anak yang diselidiki Polri perlahan memasuki titik terang. Polri mengaku sudah mengantongi nama tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada Rabu, 16 November 2022.
"Sudah selesai gelar perkara hari ini dan segera diumumkan," ujar Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto saat dihubungi wartawan, Rabu, 16 November 2022.
Pipit mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama tersangka dalam kasus gagal ginjal akut ini. Kendati begitu, pengumuman tersangka masih menunggu koordinasi dengan pimpinan Polri.
Gagal ginjal.
- U-Report
"Segera mungkin (diumumkan). Kita buat laporan dulu ke pimpinan, mudah-mudahan besok," jelasnya.
