Kepuasan Rakyat ke Pemerintah Tinggi, Bamsoet: Pengaruh Prestasi Jokowi-Ma'ruf
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Angka kepuasan publik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,2% berdasarkan temuan survei terbaru Poltracking Indonesia. Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, capaian kinerja yang berhasil direalisasikan oleh Jokowi-Ma’ruf menjadi faktor penting tingginya kepuasan masyarakat.
Pernyataan Bamsoet tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber pada agenda rilis temuan survei Poltracking Indonesia dengan tajuk "Proyeksi Ekonomi Politik Nasional: Catatan Akhir Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf 2022" yang disiarkan langsung melalui Youtube Poltracking.
"Terkait dengan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tentu tidak terlepas dari berbagai prestasi dan pencapaian yang dilakukan baik oleh Pak Jokowi maupun Pak Ma’ruf Amin," ujar Bamsoet, Kamis 8 Desember 2022
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
- VIVAnews/Fikri Halim
Bamsoet mengatakan tren kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf terus mengalami tren positif. Selain Poltracking, Bamsoet menyebut lembaga-lembaga survei lain juga mengemukakan hal yang sama.
“Artinya hari ini kepuasan publik terus meningkat. Kalau kita rata-ratakan survei kepuasan masyarakat kepada pemerintah di atas 70%,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, tren peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf terekam pada temuan survei Poltracking. Sepanjang tahun 2022, angka kepuasan publik terhadap pemerintah terus melonjak.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI Maruf Amin dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan keterangan kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2022.
- ANTARA/Gilang Galiartha
Pada Mei lalu, Poltracking mencatat kepuasan publik pada pemerintah ada di angka 59,6%, Kemudian pada Agustus meningkat sebesar 66,2% dan November melambung menjadi 73,2%.
"Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan memotret kehidupan ekonomi politik nasional," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
Kontroversi Penetapan Kurikulum Merdeka Menjadi Kurikulum Nasional
Setiap pergantian kurikulum memiliki efek domino yang sangat luas. Paling mudah dipahami masyarakat pada setiap pergantian kurikulum berarti buku pelajaran juga berganti.
