- HelloSehat
VIVA Nasional – Wakil Ketua Umum PMI Ginandjar Kartasasmita mengatakan, tidak kurang dari 100 ribu liter plasma darah terbuang setiap tahun di Indonesia. Padahal, Plasma darah dapat dioptimalkan untuk produk kesehatan itu disebut dapat diolah secara mandiri oleh industri kesehatan nasional.
Dia menjelaskan, Palang Merah Indonesia (PMI) berkomitmen membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pengolahan plasma darah (fraksinasi plasma) dalam negeri melalui ratusan Unit Donor Darah (UDD).
Ilustrasi donor darah
- HelloSehat
“Di Indonesia terdapat 460 unit donor darah, sebanyak 235 di antaranya dikelola PMI. Dalam setahun bisa terkumpul 4 juta kantong darah," ujar Ginandjar, Selasa 31 Januari 2023.
Ginandjar menambahkan, Plasma darah merupakan komponen terbanyak dari darah manusia dengan kandungan penting yang bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan serius. Kandungan plasma darah yang digunakan sebagai terapi diperoleh melalui proses pengolahan yang spesifik.
Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) memeriksa kantong darah di laboratorium Kantor PMI Kota Bandung, Jawa Barat
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ginanjar mengatakan, sebanyak 18 UDD PMI dan 1 UTD RS telah mengantongi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pendek kata, PMI dapat melaksanakan pengolahan darah menjadi sediaan darah farmasi yang disebut sebagai produk obat derivat plasma (PODP).
Ginanjar melanjutkan, PMI menghabiskan Rp2,5 miliar per tahun untuk memusnahkan plasma darah. Dengan dorongan pemerintah, Ginanjar optimis, plasma darah dapat dimanfaatkan untuk produksi derivat plasma seperti Human Albumin, Faktor VIII, Faktor IX, dan imunoglobulin (Ig).
“Jumlahnya (derivat plasma) sangat terbatas saat ini dan harganya sangat mahal, padahal obat-obat itu sangat dibutuhkan," jelasnya.
PMI, kata Ginanjar, menyambut baik penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksinasi Plasma di Indonesia. Konsolidasi antar-UDD telah dilakukan untuk menyeragamkan kualitas darah dari Aceh sampai Merauke.
Langkah tersebut juga diperkuat dengan pendampingan dari Kemkes, BPOM dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam fraksinasi plasma.
"Upaya konsolidasi ini tidak hanya untuk kalangan UDD PMI saja, tetapi juga melibatkan UTD Rumah Sakit sebagai mitra," ujar Waketum PMI.
Kata Kemenkes
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalucia menambahkan, penerbitan PMK Nomor 4/2023 merupakan salah satu upaya perbaikan regulasi oleh pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa di bidang produksi obat derivat plasma (PODP). Dengan regulasi ini, diharapkan standar produksi tidak hanya dalam negeri namun juga sesuai standar internasional.
“Untuk fraksinasi plasma Indonesia harus mengumpulkan 200 ribu liter plasma per tahun dalam mewujudkan PODP,” kata dia.
Selain diikuti 25 UDD PMI, Pelatihan dan Konsolidasi Penguatan Pelayanan Darah di Indonesia ini juga diikuti perwakilan dari WHO serta perwakilan praktisi ahli darah dari Jepang, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menguatkan strategi pelayanan darah, khususnya fraksinasi plasma.
