Continuum INDEF: 92 Persen Netizen Keluhkan Tindakan Politik Cawe-cawe Jokowi
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA Nasional - Setahun menuju Pesta Demokrasi 2024, eforia masyarakat maupun para politisi sudah mulai terlihat. Pemilihan presiden maupun wakilnya akan dilaksanakan pada Februari 2024 mendatang. Komunikasi publik pun mulai memanas.
Pada momen mendekati maupun saat pilpres biasanya mulai muncul geliat-geliat atau manufer politik dari partai politik maupun tokoh-tokoh yang berpartisipasi. Belakangan Presiden Jokowi memanggil beberapa Ketua Umum Partai Politik ke Istana untuk urusan Pilpres, pada 2 Mei 2023 lalu.
Atas dasar inilah, Continuum INDEF melakukan analisa terkait Politik Cawe-cawe Jokowi yang menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Gambar Prabowo Subianto saat di Musra relawan Jokowi.
- Istimewa
Untuk mengetahui reaksi masyarakat tentang politik cawe-cawe Jokowi, dengan memanggil beberapa ketua umum partai ke Istana Continuum INDEF menggunakan Big Data untuk menyasar komentar netizen di media sosial yakni Twitter.
Selama periode 28 April hingga 8 Mei 2023 terdapat 16.698 ribu perbincangan atau tweets yang diposting oleh 12.144 ribu pengguna, sedangkan 76,6% user berlokasi di Pulau Jawa.
"Dari data analisa didapat 92% netizen mengeluhkan tindakan Jokowi. Sedangkan 8% publik menilai tindakan Jokowi itu wajar, karena menurut publik presiden memang wajib Cawe-cawe sesuai sumpah jabatannya," kata Peniliti/Analyst Continuum INDEF Maisie Sagita, dalam Diskusi Publik: Netralitas Presiden, Abuse of Power dan Penodaan Demokrasi, Minggu, 14 Mei 2023.
Cawe-cawe yang dimaksud, presiden perlu mengarahkan para tokoh yang mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme untuk berlaga di Pilpres 2024.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Sedangkan dari 92% publik yang menganggap tindakan presiden tidak wajar karena, presiden seharusnya bertindak netral dan tidak menggunakan Istana untuk kepentingan pribadinya. Alasan lain karena Jokowi tidak mengundang Nasdem. Hal ini menurut Netizen dinilai terkesan bermusuhan dan tidak ada koalisi dengan Nasdem.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, mengatakan, selama masih menjabat, presiden bertugas sebagai pengayom bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pemilu harus berlangsung secara demokrasi.
Presiden Jokowi di Acara Puncak Musra Indonesia
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
"Dalam negara demokrasi yang sehat presiden yang berpihak dalam pemilu, terang-terangan dari hari ke hari kita disuguhkan oleh tontonan itu, nah di negara demokrasi yang sehat seharusnya DPR sudah bertanya kepada presiden, kenapa presiden bukan lagi kepala negara tapi tim ses dari partai tertentu," kata Wijayanto.
DPR saat ini kata Wijayanto, merupakan DPR yang paling sunyi sepanjang sejarah reformasi, karena tidak pernah bertanya atau mengkritik presiden. Netralitas presiden menurutnya juga sangat penting.
