Pimpin 82 Program Perhutanan Sosial, Moeldoko: Lahan Bersertifikat Harus Diberdayakan
- Istimewa
Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (KLHK), memimpin integrasi 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas Kementerian dan BUMN tahap satu, untuk wilayah Sumatera Utara.
Kepala KSP, Moeldoko menjelaskan, integrasi 82 program tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Mei 2023.
"Kantor Staf Presiden menjalankan dan mewujudkan arahan Presiden agar lahan yang sudah diberikan sertifikat juga diberdayakan," kata Moeldoko dalam keterangannya, Rabu, 2 Agustus 2023.
VIVA Otomotif: Ketua Umum Periklindo, Moeldoko di konferensi pers PEVS 2023.
- Dok: Dyandra Promosindo
Moeldoko menambahkan, Presiden Jokowi sangat menginginkan kerja-kerja para Menteri untuk memberikan penguatan pada penerima SK Perhutanan Sosial. "Untuk itu, harapannya dengan Perpres (No. 28 Tahun 2023) ini sinergi pusat dan daerah bisa cepat terlaksana," ujarnya.
Dia menambahkan, integrasi yang diorkestrasi KSP bersama Kemenko Marves, merupakan tindak lanjut pascakunjungan Presiden ke Kabupaten Humbanghasundutan 3 Februari 2022. Sekaligus, sebagai tindak lanjut dari rapat kabinet terbatas pada tanggal 3 Januari 2023.
Integrasi 82 Program Pemberdayaan Perhutanan Sosial merupakan hasil kolaborasi dan sinergi pemberdayaan dari empat Kementerian, yaitu KLHK dengan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian dengan 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM dengan 8 kegiatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 3 kegiatan.
Serta, lima BUMN antara lain PLN dengan 17 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan, dan Indonesia Financial Group dengan 5 kegiatan.
"Sinergi ini merupakan bentuk kontribusi pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah/Provinsi dan pihak terkait lainnya, untuk meningkatkan kapasitas Perhutanan Sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, terutama bagi 626 KK perhutanan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara," ujar Moeldoko.
Dia meyakini, integrasi Pemberdayaan Lintas Kementerian/Lembaga ini sangat baik menjadi model kolaborasi pemberdayaan masyarakat. "Terutama dengan Perhutanan Sosial yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional," ujarnya.
Diketahui, sejumlah bentuk program pemberdayaan yang diberikan oleh para mitra pemberdayaan antara lain berupa bantuan bibit tanaman serta pendampingannya, bantuan bibit ternak, bantuan alat produksi pertanian sesuai kebutuhan kelompok usaha perhutanan sosial, peningkatan keterampilan masyarakat dalam bentuk pelatihan, hingga pembangunan akses jalan tani.
