- VIVA/ Natania Longdong
Sorong – Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) menyoroti kepemipiinan PJ Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam memajukan masyarakat. Mereka punya penilaian bahwa tidak ada komitmen melayani kepentingan masyarakat.
APMS mengklaim bahwa Pj Bupati tidak menunaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat Sorong.
“Bertolak belakang dengan pernyataannya (Yan Piet Mosso), kami justru menganggap Pj Bupati Sorong sebagai orang yang belum punya komitmen yang baik. Coba saja anda lihat dan perhatikan, bagaimana hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan dan pangan rakyat Sorong sudah terpenuhi dengan baik atau sebaliknya?,” kata Koordinator APMS, Ari Syahputra dalam keterangannya pada awak media, Jumat sore, 11 Agustus 2023.
APMS pun menuding Yan Piet Mosso sedang berusaha memperbaiki citranya yang kian merosot dengan mengumbar janji dan mengklaim keberhasilan.
Padahal, menurut Ari, masyarakat justru tengah memperhatikan permasalahan kinerja Yan Piet Mosso yang dianggap buruk.
“Di ujung kekuasaannya, Yan Piet Mosso hanya berusaha menutupi kinerjanya yang buruk. Klaim penurunan stunting, janji perbaikan jalan dan realisasi KEK Sorong yang tidak berkembang signifikan adalah sejumlah masalah yang tengah disorot rakyat. Mohon maaf, dia tidak punya legacy (warisan) yang baik,” ungkapnya.
Terkait komitmen tersebut, Ari pun mencontohkan ketidaktersediaan armada pemadam kebakaran, yang merupakan layanan mendasar bagi warga. Hal ini menyebabkan penanganan pemadam kebakaran di Sorong tidak bisa dilakukan dengan baik.
Imbasnya, dalam beberapa kejadian, di masa pemerintahan Pj Yan Piet Mosso, kebakaran melahap banyak sekali rumah dan bangunan warga.
Sebelumnya, kebakaran juga sempat terjadi di jalur D Unit 1 Aimas Kabupaten Sorong, pada pertengahan Juni lalu. Akibat ketiadaan armada damkar, kebakaran akhirnya menghanguskan puluhan barak kos-kosan dan kios yang ada di depan jalan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ari juga menjelaskan kondisi prevalensi stunting di Sorong yang masih relatif tinggi, yakni berada di level 23,8 persen.
Dia berpendapat angka prevalensi stunting Kabupaten Sorong semestinya bisa lebih ditekan jika pemerintahan Yan Piet Mosso menunjukkan keseriusan menangani kondisi gangguan pertumbuhan tersebut.
Oleh sebab itu, APMS pun menegaskan sikapnya yang mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak memilih kembali Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong.
Menurut APMS, di tengah perhelatan pemilu yang bakal terselenggara pada Februari 2024 mendatang, Kabupaten Sorong membutuhkan Pj Bupati yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan meminimalisir potensi konflik.
