Jenderal Agus Subiyanto Buka Posko Pengaduan Jika Ada TNI Tak Netral di Pemilu
- Dispenad
Jakarta - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memastikan TNI akan netral pada seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024. Bahkan, kata dia, komitmen TNI menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu Serentak 2024 dengan membentuk posko pengaduan di setiap wilayah.
“Tentang netralitas TNI, dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayahh ada posko pengaduan,” kata Agus di Istana Negara pada Rabu, 22 November 2023.
Jenderal TNI Agus Subiyanto
- VIVA/Farhan Faris
Menurut dia, masyarakat bisa langsung mengadukan apabila melihat atau menemukan ada oknum TNI yang berpihak atau berpartisipasi terhadap para kandidat yang ikut dalam kontestasi Pemilu Serentak 2024. “Apabila ada oknum TNI yang tidak netral, itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Agus sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran satuan dibawah untuk memberikan penyuluhan tentangg netralitas TNI sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. “Prajurit tidak boleh berpolitik praktis,” jelas dia.
Kemudian, kata dia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana atau teguran pimpinannya. “Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit, sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan,” kata Agus.
VIVA Militer: KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto ikuti deklarasi pemilu damai 2024
- Dispenad
Disisi lain, Agus mengaku sudah melakukan deklarasi Pemilu Damai 2024 bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pangdam dan Kapolda di setiap wilayah. Menurutnya, deklarasi damai itu melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Tidak hanya TNI/Polri, KPU, Bawaslu yang ada di wilayah kemudian juga tokoh agama. Tokoh masyarakat, adat, LSM dan semua elemen masyarakat membuat pakta integritas tentang pemilu damai.. Kita harap pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai,” pungkasnya.
JK Titip ke Bamsoet Minta Aturan Ambang Batas Parlemen Dievaluasi
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK meminta agar aturan terkait ambang batas parlemen dan juga ambang batas capres-cawapres
