- ANTARA/Muhammad Zulfikar
Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritisi terpilihnya Arsul Sani sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru. Refly mengaku tak heran jika nama Arsul lolos fit and proper test Komisi III DPR RI, sebab Arsul pun bagian dari komisi itu sendiri saat tes digelar.
"Fit and proper test di kalangan temannya sendiri kan yaudah menang semua. Mau profesor lawannya tetap saja dia yang menang," kata Refly kepada awak media, Sabtu, 9 Desember 2023.
Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani
- DPR RI
Refly juga menyoroti profil Wakil Ketua Umum PPP itu yang notabene memiliki kantor firma hukum. Menurut Refly, keberadaan kantor ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) jika Arsul Sani menjabat hakim MK.
"Itulah juga anggota DPR itu, aneh bin ajaib, yang namanya anggota DPR itu dilarang merangkap sebagai advokat, tapi biasanya cara menyiasati mereka dalam tanda kutip mereka tidak praktek kan begitu, tapi kantor mereka tetap jalan gitu.
Mereka menyiasatinya dengan tadi tidak beracara tapi kan di belakang layar ikut bernegosiasi, sering terjadi begitu ya, ini umum ya bukan untuk Arsul Sani," kata Refly.
Menjadi hakim MK, ditekankan Refly, seharusnya memiliki etika kelas tinggi dengan menanggalkan posisi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Etika kelas tingginya harus dimiliki oleh seorang hakim konstitusi. Misalnya dia berhenti semua dari kegiatan law firm, bahkan saham tidak boleh, mereka kan tidak berpraktik tapi (kalau) sahamnya mereka (masih) punya, bahkan namanya masih ada, kan gila," ujarnya.
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
- vstory
Sebagai informasi, Arsul terpilih sebagai hakim MK dari usulan DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR, Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.
Hingga kini, Arsul mengaku belum mengundurkan diri sebagai kader PPP dan anggota DPR RI pasca disetujui sebagai hakim MK, dimana hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
PAN Yakin Dapat Lebih dari 4 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Jumlah jatah kursi menteri bagi PAN adalah kewenangan Prabowo Subianto untuk memutuskan.
