- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna mengatakan jatah bahan bakar minyak dari negara untuk operasional Kepolisian masih minim.
Jatah itu, kata dia, tidak mencukupi untuk melakukan tugas operasional Polri.
"Biaya BBM Polri jatah dari negara hanya cukup 30 persen," kata Nanan dalam Seminar Nasional 'Peran Sistem Whistleblowing dalam Pandangan Internal Auditor Pemerintah' di gedung Bappenas, Jakarta, Selasa 3 Agustus 2010.
Sehingga, kata dia, untuk mencukupi keperluan BBM, Polri menerima hibah dari berbagai pihak. "Tapi kita ada hibah, kami terima untuk mencukupi," kata dia.
Nanan juga mengatakan bahwa dana untuk melakukan penyidikan, baik di pusat maupun di daerah sangat terbatas, bahkan kurang.
"Kalau anda tahu, biaya penyidikan di daerah itu hanya 2 kasus," kata dia.
Untuk kondisi seperti itu, lanjut dia, Polri tidak membutuhkan pemimpin Polri yang bersifat sebagai manajer. Tapi, kata dia, Polri memerlukan pemimpin yang berkarakter sebagai seorang pemimpin (leader).
"Kalau kepala Kepolisian sebagai manajer, setelah tiga bulan berhenti (operasinya)," kata dia. "Ditanya, hei kamu kok tidak operasi? Karena bahan bakarnya habis."
Oleh karena itu, Polri selalu menekankan kepada anggotanya bahwa mereka adalah seorang pemimpin.
"Kami tekankan pada anggota, kamu itu leader bukan manajer," kata dia.
Tuntutan Buruh dalam Aksi May Day, Cabut UU Cipta Kerja hingga Tolak Upah Murah
Sejumlah aliansi buruh sudah memenuhi kawasan patung kuda untuk merayakan May Day atau Hari Buruh Internasional.
