BRIN Diminta Koordinasi dengan Kemendikbud soal Pemasangan Catra Borobudur
- Istimewa
Jakarta – Komisi VII DPR RI meminta Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait pemasangan catra atau payung puncak stupa Candi Borobudur.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BRIN di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 13 Maret 2024.
"BRIN dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemasangan catra yang telah sesuai riset BRIN. Jadi sebagai katalisator," kata Bambang.
Menurut dia, pihaknya ingin mengakselerasikan Borobudur sebagai hal yang memenuhi harapan pemerintah pada bidang konservasi, spiritual, ekonomi terutama pengembangan sebagai daerah pariwisata.
Puncak candi Borobudur.
- Istimewa
"Dan tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia sebagai World Heritage serta sebagai kebanggaan umat Buddha di Indonesia," ujar Sekretaris Jendral Persatuan Umat Buddha Indonesia (Sekjen PERMABUDHI).
Tentu saja, Bambang mengerti bahwa menjaga kelestarian Candi Borobudur adalah sebuah keharusan agar Candi Buddha terbesar dan bersejarah ini terus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, sehingga 3 aspek penting tersebut bisa berjalan secara optimal.
"Kami mengerti bahwa yang namanya konservasi ini kita menjaga kelestarian dan sebagainya, tapi juga jangan kaku-kaku amat. Sehingga tiga hal tersebut aspek spiritual, aspek konservasi dan aspek ekonomi komersil ini dapat tercapai. Kemudian akan dicapai satu titik keseimbangan baru agar semuanya optimal," ungkapnya.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyebut memang belakangan ini terjadi ketegangan perihal Borobudur yang luar biasa. Karena, kata dia, Borobudur ini dipandang sebagai aset konservasi dan menjadi kegiatan ekonomi masyarakat.
"Borobudur juga menjadi tempat ibadah yang harus kita pelihara sedemikian rupa. Harapannya, BRIN bisa memberikan solusi perihal Borobudur," jelas Politisi Partai NasDem ini.
Sementara Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan pihaknya telah membangun komunikasi terkait catra ini dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Bimas Budha Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BUMN.
"Kami telah memberikan solusi jalan tengah bahwa catra memiliki justifikasi yang memang bisa dipertanggungjawbkan secara ilmiah dari sisi arkeologi, sehingga tidak perlu ditakutkan potensi akan merusak keaslian," jelas dia.
Untuk itu, ia berharap hal ini dapat diputuskan yang sedang berproses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama sebagai solusi jalan tengah. "Dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi arkeologi maupun sisi kepentingan agama dan kepentingan pariwisata," pungkasnya.
