- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, menjelaskan bahwa pembangunan Gedung DPR RI di lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur tersebut, masih dalam proses didesain oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR.
"Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari PUPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.
Bambang lanjut menerangkan, berdasarkan jadwal, pembangunan Gedung DPR bakal dimulai pada 2025. Pihaknya mengusahakan agar tiga unsur kenegaraan, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif, rampung berdiri di IKN.
"Kalau di jadwal kalau tidak salah mulai tahun depan ya, di 2025. Ya kita lihat nanti. Kan itu semuanya kan kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politica di sana, yudikatifnya ada, legislatifnya ada, eksekutifnya ada sehingga memang IKN itu berfungsi sebagai ibu kota yang menyeluruh," jelas Bambang.
Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengusulkan 30 lembaga di luar kementerian atau lembaga untuk menetap sementara di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sambil menunggu pemindahan Ibu Kota Negara. Adapun lembaga yang dimaksud antara lain DPR, DPD, KPK, dan LPSK.
Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun
Realisasi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per 1 April 2024, telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari pagu.
