- VIVAnews/ Tri Saputro
VIVAnews - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers mengkritik keras tayangan pemberitaan di stasiun televisi yang menampilkan gambar peristiwa konflik dan bentrokan secara gamblang.
Penayangan yang tidak disamarkan dikhawatirkan dapat memperluas konflik.
"Yang menjadi persoalan bukan informasi yang disampaikan, namun liputan itu banyak mengeksposure kekerasan yang sadis," kata anggota Dewan Pers Agus Sudibyo dalam keterangan bersama KPI, Jakarta Pusat, Rabu 6 Oktober 2010.
Menurut Agus, yang harus diwaspadai adalah jangan sampai media justru menjadi sarana penyebaran konflik sehingga memicu konflik baru. "Padahal saya berharap media justru dapat meredakan konflik," kata Agus.
KPI pun mengimbau televisi menyamarkan tayangan kekerasan. Imbauan itu, kata anggota KPI Nina Mutmainah, dilakukan karena tayangan yang ditampilkan kebanyakan masuk kategori sadis. Imbauan ini akan meningkat menjadi pemberian sanksi bila tayangan kekerasan tanpa disamarkan itu kembali terjadi.
Sanksi akan diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta P3SPS KPI.
Anggota KPI Ezki Suyanto mengatakan, KPI menyarankan stasiun televisi memiliki kebijakan editorial agar setiap berita ada arahnya. "Sehingga tidak menimbulkan perluasan konflik itu sendiri."
KPI melansir ada empat contoh pemberitaan yang menampilkan gambar kekerasan tanpa disamarkan. Pertama, peristiwa konflik etnis di Tarakan, Kalimantan Timur, perkelahian di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gambar kekerasan juga terlihat saat penggerebekan komplotan teroris perampok Bank CIMB Niaga Medan dan saat penangkapan perampok ATM di kampus Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat. (umi)
Jokowi 'Down' Gol Muhammad Ferrari ke Gawang Uzbekistan Dianulir Wasit
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat 'down' saat wasit yang memimpin laga semifinal Timnas Indonesia U-23 Vs Uzbekistan, Senin malam, menganulir gol Muhammad Ferrari ke g
