TKI Terjebak di Jalur Gaza

Penyalur Jasa Harus Bertanggungjawab

VIVAnews - Seorang tenaga kerja Indonesia, Umi Saodah terjebak di tengah pertempuran di Jalur Gaza, Palestina. Perempuan asal Salatiga itu berada di salah satu penjara wanita yang dikelola penguasa di Gaza.

Hakim MK Tanya ke PDIP Mana Bukti Sehingga Meminta Suara PSI jadi Nol

Pemerintah saat ini sedang melacak dan meminta pertanggungjawaban PT. Amira Prima, perusahaan yang memberangkatkan Umi Saodah.  Sebab, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, Palestina bukan termasuk negara penempatan tenaga kerja Indonesia. Perusahaan yang memberangkatkan Umi, katanya, harus bertanggungjawab.

"Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kepolisian RI,"kata Erman Suparno seperti dikutip dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2009.

Selain meminta pertanggungjawaban perusahaan, pemerintah juga terus berusaha memulangkan Umi Saodah ke tanah air dengan selamat.  Menurut Erman, jalur komunikasi dengan Departemen Luar Negeri terus dibuka untuk segera menemukan Umi Saodah dan memulangkannya ke tanah air. "Namun perlu dimaklumi, situasi dan kondisi di jalur Gaza yang tengah diamuk perang memanglah tidak mudah," kata dia.

Pemerintah menjanjikan akan meminta pertanggungjawaban PT. Amira Prima untuk memenuhi hak-hak Umi sebagai pekerja di luar negeri. "Demikian juga dengan asuransinya yang dulu diurus oleh Yayasan Tenaga Kerja," tambahnya.

Erman mengakui masih adanya kasus penempatan TKI di luar negara penempatan, terutama di daerah rawan konflik seperti Irak dan Palestina. "Biasanya TKI diberangkatkan secara ilegal oleh  perusahaan ilegal atau mereka diberangkatkan secara legal kemudian dipindahkan ke negara non penempatan secara ilegal," jelas Erman.

Via Vallen Curhat Perlakuan Keluarga: Aku Ini Anak Kandung Bukan Si?

Sehingga, pemerintah kesulitan melacak jumlah dan lokasi penempatan TKI karena tidak adanya dokumen resmi. Selain itu, kata Erman, penempatan TKI ilegal juga bisa diakibatkan kebijakan adanya kebijakan visa on arrival yang diterapkan di negara lain.

Sementara itu, pengamat ketenagakerjaan dari Migrant CARE, Anis Hidayah, seperti dikutip dalam keterangan pers yang sama, menuntut  agar pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit  untuk segera melacak dan memulangkan Umi Saodah.  ”Hal ini bisa dikategorikan sebagai trafficking (perdagangan manusia) karena Palestina bukan negara  penempatan TKI dan memiliki potensi konflik yang tinggi,” katanya.

Presiden Jokowi menerima kunjungan PM Singapura Lee Hsin Loong

Jokowi Ajak PM Singapura Lee Jadi Pengembang Kawasan Industri Halal di Tiga Daerah RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin, 29 April

img_title
VIVA.co.id
29 April 2024