VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat resmi meminta pemerintah memoratorium (menghentikan sementara) pengiriman buruh migran. Sikap itu diambil dalam sidang paripurna siang ini. DPR memberi waktu tiga bulan untuk merealisasikan.
"Saya kira kalau pemerintah mengabaikan rekomendasi dan sikap DPR, kami lihat saja pemerintah tak ada ikhtiar dan kebablasan," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di DPR, Selasa, 21 Juni 2011.
Menurut Priyo, seluruh anggota DPR sudah menyetujui penundaan dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Dia menegaskan, sikap DPR sudah bulat.
"Sekarang DPR secara tegas, atas sikapnya untuk mengetuk palu. Sekarang saya minta perhatian pemerintah untuk teliti dan baik-baik melaksanakan rekomendasi keputusan DPR ini," ujar Priyo.
Priyo menjelaskan, langkah pertama adalah penghentian sementara untuk pengiriman TKI ke luar negeri. Penundaan itu diutamakan bagi negara-negara yang tidak mau menandatangani nota kesepahaman yang isinya perlindungan terhadap TKI.
"Hentikan sementara, karena ini masalah menyangkut perlindungan TKI dan TKW, dan masalah harkat martabat para tenaga kerja, termasuk TKW yang sering dilecehkan," terang Priyo.
Namun, sikap DPR akan berubah untuk mencabut sikap moratorium tentang penghentian TKI. Asalkan, ada pembenahan secara sistematis terhadap berbagai tata aturan dan pelaksanaan pengiriman TKI ke luar negeri.
"Termasuk jika negara yang bersangkutan, sudah mau duduk untuk meneken secara bersama-sama melakukan perlindungan kepada TKI," tuturnya.
Ketiga, pemerintah agar menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga almarhumah Ruyati. Selain itu, DPR juga mendesak pemerintah untuk memberikan tunjangan sepenuhnya. "Termasuk upaya semaksimal mungkin, mengembalikan jenazah almarhum Ruyati yang mengalami hukuman pancung di Arab Saudi," tegasnya.
Keempat, khusus untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan BNP2TKI agar melakukan pembenahan. "Saya mohon untuk bisa mengikuti dan menyesuaikan dengan sikap politik DPR yang diambil secara aklamasi di sidang rapat paripurna," terang Priyo. (eh)
Kasus DBD Naik, PPDI Minta Perempuan RI Ikut Donor Darah
Peringati Hari Kartini, Srikandi Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) mengajak ratusan perempuan melakukan aksi donor darah untuk kemanusiaan, di Sekolah polisi Wanit
