- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi keberadaan LSM asing di bidang lingkungan, Green Peace yang ada di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri menyoroti apakah Green Peace lebih banyak berkontribusi kepada negara atau sebaliknya.
"Apakah Green Peace memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan lain-lain atau destruktif?" kata Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri, Raydonnyzar Moenek dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Jumat 9 September 2011.
Menurut Raydonnyzar, LSM-LSM asing di Indonesia harus mematuhi norma-norma hukum dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan RI. LSM-LSM asing harus mematuhi UU Nomor 8 Tahun 1985.
Alasan lain yang paling utama soal transparansi anggaran. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Green Peace masih kurang transparan dalam pengalokasian dana yang diterima dan dikeluarkan.
"Mereka harus dan diwajibkan melaporkan keuangan. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan dan mempublikasikan kepada publik," kata Raydonnyzar.
Sorotan ini, kata Raydonnyzar, juga berdasarkan laporan yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Kementerian akan memonitor secara intensif untuk mengevaluasi Green Peace.
Tapi, apakah evaluasi ini karena kegiatan Green Peace yang terlalu kritis terhadap perusahaan besar? "Bukan, kami sangat hormati itu. Itu bagian dari partisipasi. Tapi seberapa efektif atau destruktifnya kegiatan itu. Kalau sudah mengganggu ketertiban bagaimana?" kata dia.
Apakah Indonesia akan mengusir Green Peace? "Jangan dilihat ini berdiri sendiri. Tetapi memang opsi itu bukan tidak mungkin. Sah-sah saja sebuah negara melakukan itu. Di Eropa saja tidak begitu diterima," kata dia. (eh)
Pertamina Sumbagut Jamin Ketersediaan Avtur Cukup dan Aman Selama Penerbangan Haji
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan ketersediaan avtur di Bandara Kualanamu, di Kabupaten Deliserdang dalam stok aman.
