- VIVAnews
VIVAnews - Pemerintah memberikan tiga pilihan sebagai penyelesaian terkait permasalahan di tubuh Universitas Indonesia, yakni mengenai masa keanggotaan Majelis Wali Amanat UI.
Pilihan itu diberikan setelah diadakan pertemuan antara Majelis Wali Amanat UI dengan pihak Rektor UI dan semua pihak terkait.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, ketiga pilihan tersebut antara lain pertama memperpanjang keanggotaan MWA.
"Misalnya senat habis di tanggal 17 Juli kemarin, kami berikan opsi diperpanjang. Artinya, organ atau lembaga institusi MWA masih ada kamar-kamar yang kosong karena penghuninya masa baktinya habis diperpanjang lagi," ujarnya saat ditemui di kantor Kemendiknas, Jakarta, Selasa malam.
Kedua, terkait dengan pilihan rektor. Di situ pilihan rektor dapat diajukan oleh MWA saat ini. "Itu juga sensitif," ujarnya.
Ketiga, organ-organ diganti semua sesuai dengan yang ada sesuai dengan PP 66 pada saat masa transisi. Dengan kata lain, tidak ada lagi MWA. "Yang ada dewan pertimbangan, dewan pengawas, satuan pengawas, senat universitas sesuai dengan yang ada di PP 66," tutur M Nuh.
Atas permasalahan ini, lanjut M Nuh, dirinya menjelaskan bahwa semua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara internal. "(Termasuk DPR) tidak perlu," ujarnya.
Muhammad Nuh turut memberikan alasan mengapa pihaknya lebih memilih memberikan pilihan dibanding penetapan. Diyakini dengan keputusan pemberian pilihan ini dapat meningkatkan exercise dan akan ada tanggung jawab moral dari pihak pemilih. "Bagi kami lebih baik memberikan opsi alternatif dari pada memaksakan suatu pendapat," tuturnya.
Pemilihan ini, tambahnya, diharapkan dapat tercapai pada saat sebelum masa jabatan MWA habis pada Januari 2012. Atau pada saat RUU Perguruan Tinggi selesai dibuat. "Kita target RUU PT tahun ini," terangnya.
Dijelaskan olehnya beberapa yang menghadiri pertemuan ini antara lain Ketua MWA Purnomo, Emil Salim, Adnan Buyung Nasution, Miranda Gultom, Arifin Surya Atmaja, Damona, dan beberapa dekan dari UI seperti dari Fakultas Kedokteran, Ratna Sitompul.
Menkes Bantah Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Begini Penjelasannya
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons wacana penghapusan program kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
