- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVAnews - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kondisi keamanan Papua tidak kondusif. Setidaknya ada empat faktor pemicu.
Pertama, adanya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, lanjut dia, peningkatan eskalasi di Papua saat ini, masih tergolong ancaman internal. Sehingga Polri yang berwenang menangani masalah keamanan itu. Namun demikian, TNI juga diminta bantuan oleh Polri.
"Tentu ada permintaan Polri agar TNI turun, tapi sejauh ini kita tidak melibatkan dari luar wilayah Papua, jadi Kesatuan TNI di Papua menangani ini untuk membantu Polri," ujar Purnomo dalam sambutan Rapat Khusus Observasi tentang Perkembangan Situasi Keamanan di Papua, di Gedung Kemenhan, Jakarta, Kamis, 3 November 2011.
Faktor kedua adalah kasus PT Freeport Indonesia yang telah bercokol di Papua sejak lama. Ada dua masalah Freeport di Papua. Pertama, masalah mogok kerja, hubungan antara managemen dan karyawan.
"Saya dapat laporan pagi ini sudah ada kemajuan, tetapi belum juga ada kemajuan karena antara tuntutan dan apa yang telah dimaui oleh Freeport perbedaannya masih cukup jauh," ujarnya
Masalah Freeport kedua adalah penambangan ilegal yang terjadi di Mil 34 dan Mil 39. "Makanya tidak heran kalau aksi penembakan dan kekerasan terjadi di antara Mil 34 dan Mil 39 karena memang di situ banyak terjadi operasi illegal mining karena memang sistem processing yang dilakukan PT Freeport masih menyisakan banyak piling dan residu yang bisa diambil oleh masyarakat dan ini keuntungannya sangat besar sekali," kata Purnomo.
"Pemda Papua sedang menyiapkan suatu keputusan Pemda yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan ini."
Sedangkan faktor ketiga yang menyebabkan kacaunya keamanan papua adalah disparitas ekonomi. Sebagian kalangan mengatakan bahwa UU Otonomi Khusus terutama UU No. 21 itu belum berjalan, walaupun UU Otonomi ini sebenarnya telah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Papua.
Banyak tudingan menyebutkan kekayaan Papua sebagian besar dibawa ke pusat. Sehingga memunculkan gejolak masyarakat. Namun, menurut Purnomo, tudingan itu tidak benar. "Sekitar 80 persen hasil tambang, perikanan, dan kehutanan, itu kembali ke rakyat Papua, dan untuk migasnya 70 persen. Sekitar Rp28 Triliun yg dinikmati oleh sekitar 3 juta penduduk Papua."
Menurut Purnomo, yang perlu dilihat adalah pelaksana otonomi tersebut. Karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengatakan memang ada penyimpangan dalam pemakaian dana otonomi ini.
Sedangkan faktor keempat adalah masalah Pilkada. Fanatisme antar pendukung calon dalam pilkada di Papua menyebabkan kerusuhan belakangan ini.
"Empat hal ini sebetulnya adalah rangkuman yang saya bisa lihat di Papua," ungkapnya. (umi)
Sosok Epy Kusnandar, Aktor Multitalenta yang Terjerat Kasus Narkoba
Epy Kusnandar, aktor Indonesia yang dikenal luas lewat perannya di preman pensiun, baru-baru ini mengejutkan publik dengan kabar penangkapannya terkait kasus Narkoba
