- kejaksaan.go.id
VIVAnews - Pembangunan hotel Mulia di kawasan Sawangan, Nusa Dua, Bali, yang diduga milik buronan cassie Bank Bali, Djoko Tjandra terus bergulir. DPRD Bali mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali segera memeriksa Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, karena dinilai telah melindungi buronan kasus korupsi.
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Komisi I DPRD Bali dengan jajaran Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali, di gedung DPRD Bali, Renon Denpasar, Senin 9 Januari 2012.
Sekretaris Komisi I DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai mempertanyakan kenapa dalam kasus pembangunan Hotel Mulia di Bali tim dari Kejati Bali tidak memeriksa Bupati Badung Anak Agung Gde Agung. Melainkan hanya memeriksa instansi-instansi terkait di Kabupaten Badung.
"Kenapa Kejati Bali tidak langsung cari dan periksa Bupati Badung? Kebijakan Bupati Badung mengeluarkan izin pembangunan Hotel Mulia sudah jelas-jelas itu melindungi koruptor. Mengapa dalam kasus Hotel Mulia ini Bupati Badung memberi izin balik nama dari Djoko Tjandra ke Viady Sutoyo?" kata Dewa, Senin 9 Januari 2012.
"Apa sebabnya Djoko Tjandra diberi kebijakan balik nama? Sampai saat ini pun tidak ada jawaban dari bupati. Jadi, tidak usah datang ke instansi-instansi, langsung saja datangi bupatinya untuk diperiksa," tekannya lagi.
Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya menambahkan, pihaknya ingin mengetahui secara pasti kelanjutan kasus pembangunan Hotel Mulia yang diduga Djoko Tjandra.
"Kami ingin tahu hasilnya itu seperti apa? Ada hal-hal yang tidak bisa kami terima secara akal sehat. Ada nama buron masuk di sana (Hotel Mulia). Ada yang aneh dalam izin Hotel Mulia ini. Ada kekhususan dalam hal perizinan. Ada hal yang nyeleneh dalam kasus ini," kata Arjaya.
Arjaya berharap agar penyelidikan kasus Hotel Mulia terus berlanjut agar kasus ini bisa diungkap tuntas.
"Kita tunggu tindak lanjutnya, berapa lama proses pengumpulan data ini? Ini membingungkan, ini sangat keterlaluan. Dalam pembangunan Hotel Mulia ini ada penguasaan terhadap pantai dan perairan. Pemiliknya Djoko Tjandra. Kami hanya ingin jangan sampai buronan dilindungi oleh pejabat publik," tegas Arjaya.
Terkait dengan itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Brigadir Jenderal Ketut Untung Yoga menyatakan secara resmi Polda Bali belum mengangkat kasus Hotel Mulia sebagai sebuah kasus nyata.
"Memang ada langkah-langkah yang sudah dilakukan kepolisian, dari Mabes (Polri) memang ada atensi. Polda Bali sudah himpun data di lapangan. Secara administratif kasus Hotel Mulia ini sudah ditelusuri dan dilakukan pendalaman lebih lanjut," kata Untung Yoga.
Ia mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan, untuk menentukan apakah dalam kasus ini hanya ada aspek keperdataan atau sudah masuk ruang pidana.
"Kalau sudah masuk kategori perdata maka kita harus tentukan pihak-pihak yang bersengketa. kami konsen jika sudah terkait dengan kasus pidana. Kami akan koordinasi terus dengan pihak kejaksaan," imbuhnya.
Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Bali, Made Parma menyatakan, terkait kasus Hotel Mulia yang diduga milik buronan Djoko Tjandra, Kejati Bali sudah turun untuk melakukan pengumpulan data. Kejati Bali juga sudah mendatangi beberapa instansi terkait di Pemkab Badung.
"Kami menerima surat dari Kejagung 7 Oktober 2011. Setelah Kajati Bali terima surat, kemudian terbit surat perintah tugas 10 Oktober 2011, dengan dasar surat perintah tugas ini tim kumpulkan data di beberapa instansi di Pemkab Badung seperti Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya. Hasil data ini sudah dilaporkan ke Kejagung, dan hingga saat ini kita masih tunggu petunjuk lebih lanjut dari Kejagung," papar Made Parma.
Laporan: Bobby Andalan | Bali, umi
Terpopuler: Adu Laris Fortuner vs Pajero Sport, Shin Tae-yong Mudah Beli Palisade
Berita yang membahas mengenai adu laris Fortuner vs Pajero Sport dan Shin Tae-yong mudah beli Palisade, banyak sekali dibaca hingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif
