- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVAnews - Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka, John M Yogi menyatakan pihaknya tidak bersedia berunding dengan Pemerintah Indonesia.
"Hormat Jhon M Yogi kaliber 45, panglima tertinggi TPN/PB-OPM kawasan Papua menyampaikan bahwa segala tawaran dari NKRI seratus persen ditolak keras," kata dia dalam surat pernyataannya, Rabu 22 Agustus 2012.
Termasuk, dia menambahkan, menolak seratus persen rencana referendum yang ditawarkan dalam Musawarah Besar Kongres Papua dan sidang segi tiga.
"Kami pihak TPBN OPM menolak keras, dan kami hanya menerima hak kedaulatan bagi bangsa Papua Barat serta siap menerima dekolonisasi penentuan nasib sendiri bagi bangsa Malanesia," ujar Jhon.
Jhon mengancam, bila dekolonisasi tidak segera direalisasikan, bangsa Papua akan terus berjuang untuk kemerdekaannya. "Saya tegaskan TPN/PB-OPM siap berperang melawan dengan NKRI sampai Papua Merdeka," tuturnya.
Ia juga meminta Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Italia bertanggung jawab atas banyaknya orang Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM.
"Kami orang Papua banyak yang menjadi korban, jadi Belanda, Amerika, Australia, Inggris, Italia, Indonesia dan negara-negara lain segera tanggung jawab atas nyawa orang Papua di hadapan duniawi dan surgawi," tegas Jhon.
Sementara itu, pascapenembakan anggota polisi oleh kelompok OPM pimpinan John Yogi, situasi Enaritali, Ibukota Paniai dikabarkan mencekam. Ratusan warga ketakutan, karena 15 warga diduga disiksa dan lima rumah dibakar.
Namun, Kapolres Paniai AKBP Anton Diance saat dikonfirmasi membantah hal itu. "Tidak ada penyiksaan dan pembakaran, polisi dalam melakukan pengejaran sesuai prosedur," tuturnya.
Kapolres juga mengaku bahwa sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. "Kami masih buru pelaku, yang diduga kelompok OPM pimpinan John Yogi," tegas Anton. (umi)
Kemalangan di Gaza, Warga Palestina Minum Air Tidak Layak Konsumsi
Kementerian kesehatan Palestina, mengatakan pada Sabtu, 27 April 2024, bahwa setiap orang yang tinggal di Jalur Gaza meminum air yang tidak layak.
