Sumber :
- VIVAnews/Bobby Andalan
VIVAnews
- Terpidana kasus pencabulan, Anand Krishna, melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan atas kasus penculikan dan perampasan kemerdekaan seseorang sesuai Pasal 333 KUHP. Laporan itu juga sebagai upaya perlawanan Anand Krishna atas eksekusi kasus yang menjeratnya.
Putra kandung Anand Krishna, Prashant Gangtani menjelaskan, eksekusi terhadap Anand Krishna dilakukan oleh enam orang jaksa. Keenam jaksa itu melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Print 54/0.1.14/EP.3/02/2013 yang ditandatangi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nasyhudi.
"Mereka mengaku dari Kejari Jakarta Selatan. Ada orang yang mengaku Hermawan namun dalam daftar nama di surat perintah penangkapan tidak ada," kata Gangtani saat melapor ke Polda Bali, Jumat, 15 Februari 2013.
Kemarin, kata Gangtani, tim Kejari Jakarta Selatan datang ke padepokan Anand Krishna di Tegallalang Ubud, Gianyar. Upaya eksekusi itu batal dilakukan karena mendapat perlawanan dari keluarga dan sejumlah murid Anand. Menurutnya, kejaksaan tidak punya dasar untuk melakukan eksekusi
"Kita menganggap penangkapan tersebut cacat hukum karena dalam dokumen keputusan tidak mencantumkan empat dari sembilan hal yang mesti diatur sesuai Pasal 197 KUHP. Maka batal demi hukum," kata Gangtani.
Ditambahkan Gangtani, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus Anand Krishna. Dalam surat bernomor 2.758A/K/PMT/XI/2012, Komnas HAM menyebutkan telah terjadi indikasi pelanggaran HAM dalam proses pemeriksaan khususnya hak keadilan.
"Yang kedua dalam rekomendasi Komnas HAM menyebut putusan Mahkamah Agung Nomor 691 K/Pid/2012 mengandung cacat hukum," tutur Gangtani.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga sudah menyatakan akan menegur keras Kejaksaan Agung karena mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sesuai keputusan MK, putusan yang cacat hukum itu harus diabaikan. Jadi yang ada adalah keputusan sebelumnya, di mana Anand Krishna divonis bebas," imbuh dia.
Atas hal itu, Gangtani melaporkan Kepala Kejari Jakarta Selatan, Nasyhudi atas tuduhan penculikan atau merampas kemerdekaan orang lain sesuai Pasal 333 KUHP ke Polda Bali. (eh)
![Tim Pemenangan Bobby Nasution saat mengambil formulir pendaftaran Bacalon Gubernur Sumut 2024 ke DPD Demokrat Sumut.(B.S.Putra/VIVA)]()
![img_title]()
Kemarin, kata Gangtani, tim Kejari Jakarta Selatan datang ke padepokan Anand Krishna di Tegallalang Ubud, Gianyar. Upaya eksekusi itu batal dilakukan karena mendapat perlawanan dari keluarga dan sejumlah murid Anand. Menurutnya, kejaksaan tidak punya dasar untuk melakukan eksekusi
"Kita menganggap penangkapan tersebut cacat hukum karena dalam dokumen keputusan tidak mencantumkan empat dari sembilan hal yang mesti diatur sesuai Pasal 197 KUHP. Maka batal demi hukum," kata Gangtani.
Ditambahkan Gangtani, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus Anand Krishna. Dalam surat bernomor 2.758A/K/PMT/XI/2012, Komnas HAM menyebutkan telah terjadi indikasi pelanggaran HAM dalam proses pemeriksaan khususnya hak keadilan.
"Yang kedua dalam rekomendasi Komnas HAM menyebut putusan Mahkamah Agung Nomor 691 K/Pid/2012 mengandung cacat hukum," tutur Gangtani.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga sudah menyatakan akan menegur keras Kejaksaan Agung karena mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sesuai keputusan MK, putusan yang cacat hukum itu harus diabaikan. Jadi yang ada adalah keputusan sebelumnya, di mana Anand Krishna divonis bebas," imbuh dia.
Atas hal itu, Gangtani melaporkan Kepala Kejari Jakarta Selatan, Nasyhudi atas tuduhan penculikan atau merampas kemerdekaan orang lain sesuai Pasal 333 KUHP ke Polda Bali. (eh)
Setelah jadi Kader Gerindra, Bobby Nasution Ambil Formulir Bacalon Gubernur Sumut ke 6 Parpol
Muhammad Bobby Afif Nasution, resmi menjadi kader Gerindra, setelah sebelumnya kader PDIP. Bobby Nasution, juga diprioritaskan partai, menjadi bakal calon Gubernur Sumut.
VIVA.co.id
21 Mei 2024
Baca Juga :
