Sumber :
- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVAnews -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat intern kenaikan harga BBM dengan beberapa menteri serta ketua partai koalisi, Selasa 11 Juni 2013 di Ruang Tunggu Utama JCC, di Jakarta.
Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, menjelaskan rapat membahas tiga isu strategis. Pertama, membahas dampak ekonomi global saat ini terhadap APBN. Pemerintah, kata Syarief, menginginkan pertumbuhan 6,3 persen bisa dicapai.
"Yang kedua, kami membahas Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bagaimana proteksi untuk rakyat miskin atas kenaikan harga BBM," ujar Syarief usai rapat.
Syarief berharap pembahasan dua kebijakan itu nantinya bisa mulus di Senayan. "Kami harapkan kebijakan ini dapat disetujui oleh DPR," katanya.
Rapat yang digelar sejak pukul 20.00 WIB itu juga membahas soal sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Dalam suasana strategis seperti ini, kami harapkan PKS bersama koalisi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia," katanya.
Tapi justru sebaliknya, PKS menolak dan tidak sejalan dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang mendukung kebijakan pemeritah. Sebagai anggota koalisi, partai itu seharusnya satu suara. "Seharusnya bersama, PKS berbeda dengan koalisi. Tentunya kecewa," katanya.
Hadir dalam rapat itu Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkumham Amir Syamsuddin, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca Juga :
Mengenal Penyakit Parkinson: Gangguan Sistem Saraf Sebabkan Gemetar Hingga Kesulitan Bergerak
Syarief berharap pembahasan dua kebijakan itu nantinya bisa mulus di Senayan. "Kami harapkan kebijakan ini dapat disetujui oleh DPR," katanya.
Rapat yang digelar sejak pukul 20.00 WIB itu juga membahas soal sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Dalam suasana strategis seperti ini, kami harapkan PKS bersama koalisi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia," katanya.
Tapi justru sebaliknya, PKS menolak dan tidak sejalan dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang mendukung kebijakan pemeritah. Sebagai anggota koalisi, partai itu seharusnya satu suara. "Seharusnya bersama, PKS berbeda dengan koalisi. Tentunya kecewa," katanya.
Hadir dalam rapat itu Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkumham Amir Syamsuddin, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Stafsus Kemenkeu Tanggapi Tas Enzy Storia yang Tertahan Bea Cukai, Netizen Singgung Ini
Unggahan Enzy Storia tersebut langsung membuat staf khusus Kementerian Keuangan Prastowo Yustinus angkat bicara.
VIVA.co.id
18 Mei 2024
Baca Juga :