Sumber :
- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews
- Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghentikan penangkapan besar yang berimplikasi pada goyangnya proses politik menjelang Pemilu 2014.
"Kalau beberapa tahun lalu, tahun 2009, ada kesepakatan pimpinan KPK, polisi, jaksa, menjelang Pemilu pada H-minus sekian, tidak ada proses yang bisa menggoyang proses politik," kata Aziz dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Senin 2 Desember 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kalau beberapa tahun lalu, tahun 2009, ada kesepakatan pimpinan KPK, polisi, jaksa, menjelang Pemilu pada H-minus sekian, tidak ada proses yang bisa menggoyang proses politik," kata Aziz dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Senin 2 Desember 2013.
Sehingga, kata Aziz, KPK saat ini juga mengikuti proses serupa agar kasus itu tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk menggoyang pencalonan anggota legislatif atau pun kandidat capres. Politisi Partai Golkar itu berharap KPK memanfaatkan waktu dengan baik dalam waktu 4-7 bulan ini.
Aziz khawatir menjelang pileg, KPK akan menerima banyak laporan yang bisa dijadikan sebagai
black campaign
. "Saya khawatir menjelang 9 April, semakin banyak laporan masuk ke KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Masalah dipanggil belakangan, tapi diekspos dulu," kata Aziz.
Menanggapi permintaan KPK itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menolak KPK harus vakum selama tahun 2014. Menurutnya, proses yang berlangsung saat ini tetap harus berjalan.
"Kalau proses sekarang, akan jalan terus. Jangan kaitkan dengan itu (Pemilu). Jadi enggak ada urusannya dengan itu," kata Bambang.
Hal berbeda disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad. Dia lebih memilih akan berkonsultasi lebih lanjut dengan komisi III. "Belum disimpulkan. Kami akan rapat lagi dengan Komisi III," kata Abraham. (adi)
Halaman Selanjutnya
Sehingga, kata Aziz, KPK saat ini juga mengikuti proses serupa agar kasus itu tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk menggoyang pencalonan anggota legislatif atau pun kandidat capres. Politisi Partai Golkar itu berharap KPK memanfaatkan waktu dengan baik dalam waktu 4-7 bulan ini.
