Pemerintah: Konflik Masyarakat Berkurang di Tahun 2013

VIVAnews – Pemerintah mengklaim konflik yang terjadi di tengah masyarakat tahun ini berkurang dibanding tahun 2012. Hal itu ditengarai karena penanganan konflik di tengah masyarakat sudah mulai berjalan efektif.

“Tahun lalu terdapat 128 konflik yang melibatkan warga di sejumlah daerah di Indonesia. Sementara tahun ini turun menjadi 84 konflik dari berbagai kasus,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Letnan Jenderal Langgeng Sulistiono di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 30 Desember 2013,

Menurut Langgeng, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negari telah menjadi acuan dan cukup efektif untuk menangani konflik. Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersinergi dalam menangani permasalahan yang kerap terjadi.

“Untuk tahun mendatang, konflik di masyarakat harus ditekan. Ke depan, konflik juga harus dihentikan dengan cepat dan tepat,” ujar Langgeng.

Ia mengakui penanganan konflik dahulu cenderung lambat karena penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait saling lempar tanggung jawab. “Kalau dulu, kementerian dan lembaga selalu mengatakan itu urusan kepolisian. Sekarang tidak bisa bagitu. Semua harus terlibat menangani. Ini sudah menjadi keputusan Inpres,” kata Langgeng.

Berbagai konflik yang terjadi di masyarakat meliputi konflik lahan antara pengusaha dengan masyarakat, konflik SARA, konflik perebutan batas wilayah, dan konflik industrial berupa aksi-aksi buruh.

“Ke depan, kami prioritaskan ada deteksi dini potensi konflik. Kami akan menurunkan intelijen dari Kepolisian, Kesbangpol (Kesatuan Bangsa Politik), TNI AD, AL dan AU,” ujar Langgeng. (eh)

Lepas Kloter Pertama Jemaah Haji Asal DKI Jakarta, Pemprov Pastikan Beri Layanan Terbaik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepas kloter pertama jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta.

VIVA.co.id

12 Mei 2024