Ganti Rugi Rumah yang Dikontrak Terduga Teroris Bukan Tugas Polisi

VIVAnews - Polisi berencana mengganti rumah yang hancur usai baku tembak antara kelompok teroris dan Densus 88 di kawasan Kota Tangerang Selatan, Selasa malam lalu.

Pernyataan ini disampaikan langsung Kapolri, Jendaral Polisi Sutarman. Namun, niat itu mendapat penolakan dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala.

"Polisi jangan jadi seperti pahlawan kesiangan. Masalah ganti rugi itu bukan tugas Polri. Ini berpotensi rawan korupsi," tegasnya di RS Polri Keramat Jati, Jakarta, Kamis 2 Januari 2014.

Adrianus menjelaskan, ganti rugi itu sebaiknya dilakukan pemerintah pusat. Lembaga yang mempunyai kapasitas ini seperti Kementerian Sosial atau Dinas Sosial.

Baginya, perlawanan terhadap teroris tidak bisa hanya dilakukan Densus 88 saja, harus ada kerja sama dengan lembaga lain, terutama mengenai dampak usai penggerebekan.

Ia mengkhawatirkan, bila Kapolri memaksakan niat untuk mengganti rumah kontrakan yang berada di kontrakan di Ciputat,  Kota Tangerang Selatan itu justru akan berpotensi menjadi tindakan korupsi.

"Kita tahu anggaran polisi nggak ada buat itu. Kita khawatir, polisi cari dana dari tempat lain atau nyomot dari pos-pos yang sudah ditentukan," papar Adrianus.

Kriminolog ini sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan polisi dalam pemberantasan teroris. "Polisi itu perlengkapannya terbatas, tetapi mereka bisa terus melakukan tugasnya melawan teroris," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai operasi yang selalu mengakibatkan nyawa para teroris melayang, ia menyayangkan. Namun, dia bisa memaklumi itu karena dalam kontak senjata dan fasilitas minim yang dimiliki polisi, jatuhnya korban jiwa tidak bisa dihindarkan.

Bahkan, bukan hanya teroris yang menjadi korban dalam penggerebekan, beberapa anggota polisi juga menjadi korban dalam kontak senjata dengan teroris.

"Kita lihat sajalah, jumlah teroris yang ditangkap dan yang tewas. Yang ditangkap dan diproseskan ada sekitar 900 lebih. Sedangkan yang tewas ditembak polisi sekitar 40 lebih, jumlah ini kan nggak sampai 10 persen," tuturnya.