Isu Tanjung Datuk, Bupati Minta Pemerintah Pusat Lebih Perhatian

VIVAnews - Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Juliarti Djuhardi Alwi, meminta pemerintah pusat agar bisa lebih serius mewujudkan lebih banyak program pembangunan di perbatasan. Pasalnya, hingga kini, perhatian dari pusat masih kurang.

“Karena itu selalu kita suarakan. Hingga sekarang kunjungan tiga Menteri RI akhir tahun 2012 lalu yang akan menuntaskan pembangunan, temasuk tahun 2013, tidak terwujud, “ ujar Juliarti hari ini.

Menurut dia, banyak hal yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan perbatasan. Pertama pembukaan awal jalan perbatasan, pembangunan sarana kesehatan, cetak sawah, pendidikan dan menupayakan pembangunan sarana lainnya guna meningkatan ekonomi masyarakat Temajuk. 

"Mohon maaf, kami juga sangat menyesalkan komitmen pemerintah pusat yang diwakili Menteri PU, Menko Kesra, dan Menteri Sosial yang katanya akan menyelesaikan pembangunan Tamajuk tahun 2013 tapi tidak terealisasi." 

Seharusnya program ini tetap jalan sehingga permasalahan perbatasan tuntas. Dia berharap dengan adanya isu pembangunan mercusuar oleh Malaysia itu  harus ada langkah serius dari pusat memperjuangkan pembangunan di perbatasan.

“Dari informasi yang didapat, dari kasus ini, ke depan di Temajuk akan dibangun Pangkalan Angkatan Laut, Pangkalan Udara dan Pangkalan Batalyon. Tentunya ini akan kita pertanyakan pada pertemuan di Kemenlu, " lanjut Juliarti.

Dia meminta pemerintah pusat tidak saja memberikan angin segar rencana menuntaskan pembangunan di Temajuk.  Apalagi masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di kawasan ini sudah tiga kali terjadi.

“Semua harus dibenahi. Termasuk sarana telekomunikasi. Untuk pembangunan sarana pangkalan Militer, Pamkab Sambas akan mendukung pembebasan lahan," demikian dia berharap.

Pada Rabu 28 Mei 2014, Bupati Sambas diminta hadir mengikuti pertemuan Indonesia-Malaysia di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI di Jakarta. (ren)