Sumber :
- ANTARA/Reno Esnir
VIVAnews -
Polri sebagai abdi negara yang dekat dengan masyarakat diwajibkan menjalankan tugas dengan memberikan rasa aman yang jauh dari tindakan kriminalitas. Namun sayang, beberapa oknum kepolisian justru kerap melakukan pelanggaran.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, mengatakan dalam dua tahun terakhir atau tahun 2012-2014, instansinya mendata ada puluhan anggota Polri yang diperiksa oleh Bidang Propam (Profesi dan Pengamanan).
"Ada 317 kasus dan 72 orang di antaranya telah dilakukan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH)," kata Boy saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 4 September 2014.
Boy menjelaskan, dari 72 orang yang telah diberhentikan atau dipecat, 39 di antaranya terlibat kasus narkoba. Sementara, sisanya terlibat kasus yang berkaitan dengan asusila dan tindak pidana desersi.
"Mereka yang di-PTDH biasanya sudah pernah terlibat kasus lain sehingga memberatkannya atau pernah menjadi terpidana," ujar Boy.
Mekanisme PTDH, kata Boy, tidak bisa langsung dilakukan dengan cepat. Oknum yang bersangkutan harus menjalani sidang kode etik, dan menjalankan proses hukum pidana, hingga akhirnya sidang kode etik memutuskan yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalani profesinya sebagai anggota Polri.
Namun, selama sidang tersebut yang bersangkutan juga diberikan kesempatan untuk membela diri. Keterangan itu, kata Boy, tetap harus didengarkan sebagai bahan pertimbangan.
"Mekanisme yang akan menentukan dia dapat diberhentikan dengan tidak hormat adalah atasan bukan pimpinan sidang," kata Boy.
Baca Juga :
Bicara Kasus yang Menyeret Sang Adik, Via Vallen: Berani Berbuat Harus Berani Bertanggung Jawab
Arsul Sani Ikut Sidang PHPU Pileg terkait PPP, Saldi Isra Beri Penjelasan
Hakim Konstitusi Arsul Sani tetap mengikuti persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
VIVA.co.id
29 April 2024
Baca Juga :
