Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVAnews
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menelusuri rekam jejak calon menteri kabinet pemerintahahn Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dari 43 nama yang disodorkan, KPK telah menelaah dan mengembalikan nama-nama calon menteri itu kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo, berikut dengan catatan-catatan.
Baca Juga :
Terpopuler: Gosip Perselingkuhan Andrew Andika dan Soraya Rasyid, Nikita Mirzani Peringatkan Hal Ini
"Langsung pimpinan melakukan rapat pimpinan," kata Johan saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2014.
Johan menegaskan, dalam rapat pimpinan terkait penelusuran rekan jejak calon menteri Jokowi itu, pimpinan tidak melibatkan pejabat struktural manapun di KPK. "Tentu setelah itu ada dipanggil direktorat atau direktur yang berkaitan dengan informasi yang ingin digali dari daftar nama yang diserahkan ke KPK," ujarnya.
Kemudian pada Minggu, 19 Oktober 2014, ada kesepakatan antara pimpinan KPK dengan Jokowi untuk bertemu dan menyerahkan hasil telaah. Selain itu kata Johan, ada pembicaraan lain yang disampaikan langsung pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi.
Menurut Johan, pada Minggu malam sekitar pukul 22.00 WIB, Jokowi hadir seorang diri ke kantor KPK, tak didampingi tim transisi. . Demikian juga pimpinan KPK yang tak didampingi struktural. Pimpinan KPK yang hadir pada Minggu malam, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Pradja, Abraham Samad dan Zulkarnain.
"Kemudian terjadilah diskusi dan disitulah disampaikan mengenai catatan terkait dengan nama-nama menteri yang ada dalam daftar itu," papar Johan.
Tak Ada Jaminan
Johan mengakui, dari nama-nama yang disodorkan Jokowi, pimpinan KPK memang memberikan catatan-catatan khusus untuk menjadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan kabinetnya mendatang.
"KPK dalam posisi bahwa itu hanya semacam catatan
track record
dari calon-calon yang disampaikan Pak Jokowi ke pimpinan KPK. Inikan tradisi baru yang perlu diapresiasi ke Pak Jokowi," ucap Johan. [Baca: ]
Namun demikian, KPK terang Johan, tak bisa menjamin sepenuhnya, apabila ada nama-nama yang selama ini belum pernah bersentuhan dengan KPK atau tidak diberi catatan oleh KPK, kemudian mereka menjabat menteri dan mereka tidak akan korupsi.
"KPK juga tak pernah menjamin itu. Yang pasti Pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK," terang Johan yang baru dilantik sebagai Deputi Pencegahan KPK ini.
Halaman Selanjutnya
Johan menegaskan, dalam rapat pimpinan terkait penelusuran rekan jejak calon menteri Jokowi itu, pimpinan tidak melibatkan pejabat struktural manapun di KPK. "Tentu setelah itu ada dipanggil direktorat atau direktur yang berkaitan dengan informasi yang ingin digali dari daftar nama yang diserahkan ke KPK," ujarnya.