Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
- Komisi Pemberantasan Korupsi masih menemukan tidak transparannya penyusunan APBD oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut ditemukan, setelah KPK melakukan penelitian bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di seluruh Indonesia.
"Ada persoalan-persoalan intransparansi di sektor ketahanan energi, pangan, pajak, dan infrastruktur. Semuanya banyak masalah. Itu riil, faktual. Ini perlu analisis," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 16 Desember 2014.
Penelitian itu didasari oleh upaya KPK yang tengah memetakan kebijakan Pemda di seluruh Indonesia dalam penyusunan APBD. KPK ingin melihat apakah penyusunan tersebut sudah berbasis kepada asas transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Busyro, setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa ternyata proses perencanaan APBD tidak berdasarkan riset mengenai jenis-jenis kebutuhan rakyat. Selain itu, kampus dan organisasi masyarakat di daerah dinilai tidak berperan secara sistemik dalam penyusunan APBD tersebut.
"Maka APBD dan kebijakan-kebijakan daerah hanya ditentukan oleh kepala daerah dan DPRD. Rakyat betul-betul tertinggal maka wajar kemudian kalau terjadi korupsi yang masif di daerah," imbuh Busyro.
Media Asing Sebut Timnas Indonesia Bakal Merajai ASEAN
Media asing asal Vietnam, Thanh Nien mengatakan Timnas Indonesia perlahan tapi pasti bakal melampaui Thailand dan Vietnam dan menjadi bos di ASEAN.
VIVA.co.id
28 April 2024
Baca Juga :