- ANTARA FOTO/HO
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik kerja sama pembuatan mobil antara Proton asal Malaysia dengan PT Adiperkasa Citra Lestari. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa pemerintah tak punya wewenang untuk melarang kerja sama itu.
"Tanya sama swastanya yang melakukan kerja sama. Kita tidak punya hak untuk melarang swasta berpatungan, swasta mana pun tentu bebas berusaha," kata Saleh kepada VIVA.co.id, Senin, 9 Februari 2015.
Saleh pun kembali menegaskan bahwa kerja sama itu bukan untuk mengembangkan mobil nasional. “Siapa yang bilang mobil nasional?," katanya.
Kerja sama itu, kata Saleh, sama seperti kerja sama industri otomotif lain, yang setiap perusahaan swasta berhak berinvestasi di mana pun.
"Ya, sama seperti industri otomotif lainnya untuk bebas berinvestasi di Indonesia tentu dengan aturan-aturan yang harus dilalui," kata dia.
Sebelumnya, DPR mempermasalahkan kerja sama dengan Proton karena dinilai kualitas teknologinya masih rendah. Padahal beberapa negara seperti Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris punya teknologi otomotif yang lebih canggih. (ase)
Baca berita lain:
Soal Mobnas, Pemerintah Dinilai Minim Perhatian
Untuk membuat mobnas butuh waktu sekitar 21 tahun.
