Mimpi Bikin Mobnas

VIVA.co.id - Dua mobil Esemka tipe Sport Utility Vehicle (SUV) Rajawali  terparkir rapi di dalam ruangan seluas separuh lapangan bola. Jarang digunakan, mobil yang mendiami pusat pelatihan Solo Techno Park (STP) di Kota Solo, Jawa Tengah, ini tampak bersih.

Setiap hari mobil ini dibersihkan oleh para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ada yang sedang praktik atau pun tengah mengikuti pelatihan di STP.

Dua mobil ini pernah mencuri perhatian publik saat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo, menjadikan karya anak-anak SMK ini sebagai mobil dinas mereka. Itu dulu.

Kini, dua mobil ini hanya diparkir, jarang dikendarai. Plat nomor AD 1 A ‎warna merah yang dulu terpasang di salah satu mobil itu juga sudah dilepas. Hanya ada plat nomor AD 2 A yang masih terpasang di mobil jenis SUV ini.

STP merupakan pusat perakitan dan pengembangan mobil Esemka. Dulu, hampir setiap hari ada puluhan hingga ratusan orang yang berkunjung ke tempat ini untuk melihat dari dekat mobil yang dipopulerkan oleh Jokowi ini.

Tak jarang, para pengunjung juga memesan mobil besutan para siswa SMK ini. Namun, saat ini bangunan yang mirip hanggar ini tampak sepi.

Hanya ada sejumlah siswa SMK mengenakan wearpack yang sedang praktek. Mereka tampak sibuk dengan mesin bubut.

Nasib serupa juga dialami mobil Suryawangsa Arjuna 4.0. yang diproduksi siswa SMK di Malang, Jawa Timur. Mobil listrik besutan siswa SMK Muhammadiyah VII ini sempat digadang-gadang akan menjadi mobil nasional.

Mobil ini merupakan pengembangan dari Suryawangsa Semeru 3.5, mobil listrik berkapasitas dua orang. Mobil imut ini sempat dijajal oleh Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan.

Saat itu, Dahlan sangat optimistis dan mendukung pembuatan mobil listrik. Dia bahkan berencana membuat pabrik lithium sendiri, sehingga tak perlu impor lagi.

Dua tahun berselang sejak pertemuan itu, Arjuna tercipta menggantikan Semeru. Selain bertenaga hibrida, generasi baru ini juga punya kapasitas lebih besar dibanding Semeru.

Kepala Sekolah Muhammadiyah VII, Fahri, mengaku senang setelah mengetahui Jokowi terpilih sebagai Presiden RI. Ia seolah mendapat angin segar, lantaran Jokowi pernah berjanji akan mengembangkan mobil nasional karya anak bangsa.

Jokowi bahkan mengganti mobil dinasnya dengan produk siswa SMK setempat. Ia yakin, Jokowi akan berpihak pada pengembangan mobil karya anak bangsa sendiri.

Namun, Fahri harus panjang sabar. Jokowi tak kunjung merealisasikan janjinya membangun mobil nasional karya bangsa sendiri.

Belakangan, alih-alih melirik kembali Esemka dan Arjuna, mantan gubernur DKI Jakarta ini malah menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) dangan pabrikan mobil asal Malaysia, Proton.

Mobil Esemka saat dipamerkan di Solo Techno Park. Foto: VIVA.co.id/Fajar Sodiq

Gandeng Proton

Nama PT ACL tiba-tiba menjadi buah bibir. Perusahaan milik mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono ini ramai dibicarakan usai meneken MoU dengan produsen mobil asal Malaysia, Proton Holdings.

VIVA.co.id mencoba menelusuri kantor perusahaan yang terbilang baru ini. Berdasarkan data yang terhimpun, perusahaan ini berkantor di salah satu Rumah Kantor (Ruko) di Tendean Square 26 Jalan Wolter Mongisidi 122-124, Jakarta Selatan.

Tak ada plang atau papan nama yang menunjukkan ruko ini merupakan kantor PT. ACL. Sebaliknya, di dinding ruko terpasang plang bertuliskan Kantor Notaris & PPAT, Muhammad Hannafi, S.H. Petugas keamanan mengatakan, ruko ini bukan kantor PT ACL melainkan notaris.

"Bikin males saja selalu menanyakan ACL. Kalau saya ketemu orangnya saya tempeleng. Di sini kalau mau bikin surat tanah atau izin lain bisa itu sih bener tempatnya di sini, kalau ACL bukan," ujar satpam yang menolak menyebutkan namanya ini saat VIVA.co.id berkunjung ke tempat ini, Kamis, 12 Februari 2015.

Jumat, 2 Februari 2015, PT ACL dan Proton meneken MoU terkait rencana kerja sama produksi mobil. Proses penandatanganan nota kesepahaman itu dihadiri dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Tun Abdul Razak dan mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad.

Dalam backdrop acara tertulis ‘MOU SIGNING CEREMONY THE DEVELOPMENT AND MANUFACTURING OF INDONESIA NATIONAL CAR’ atau "Acara Penandatangaanan MoU Pengembangan dan Produksi Mobil Nasional Indonesia."

Penandatanganan ini sontak mengundang kritik tajam dari sejumlah kalangan. Jokowi dinilai ingkar janji. Pasalnya, saat menjadi Wali Kota Solo, ia pernah berjanji akan mengembangkan mobil Esemka sebagai mobil nasional.

Kritik tajam bahkan keluar dari mulut Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Mantan wakil Jokowi ini menilai, Jokowi telah melupakan janjinya menjadikan mobil Esemka sebagai mobil nasional (Mobnas). Mantan Wakil Wali Kota Solo era Jokowi ini mengaku kecewa dengan rencana kerja sama pengembangan Mobnas yang menggandeng Proton.

Menurut dia, Jokowi seharusnya lebih fokus mengembangkan mobil Esemka sebagai Mobnas. Sebab, mobil tersebut juga pernah membantu Jokowi menapaki karir politik di Jakarta.

"Presiden harusnya fokus kepada Esemka saja untuk pengembangan mobil nasional. Dulu mobil Esemka Rajawali itu pernah mengantarkan Jokowi sebagai gubernur," ujarnya di Solo, Senin, 9 Februari 2015.

Ia mengenang, dulu bersama Jokowi bahu membahu berjuang meloloskan mobil Esemka untuk uji emisi. "Dulu ketika akan uji emisi, saya menyetir bolak-balik Solo-Jakarta. Namun, perjuangan itu kini sudah tidak artinya lagi. Saya sangat kecewa."

Kekecewaan yang sama juga datang dari PT SMK yang memproduksi mobil Esemka. Humas PT SMK Sabar Budi mempersoalkan kehadiran Jokowi dalam penandatanganan MoU tersebut.

"Kapasitas presiden sebagai apa. Kalau sebagai saksi jadinya ada semacam dukungan terhadap MoU tersebut," ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 12 Februari 2015. Menurut dia, daripada menggandeng asing lebih baik Jokowi mendukung produk dalam negeri. "Presiden wajib mendukung produk dalam negeri."
 
Kritik juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noordin mengatakan, Proton tak cocok untuk menjadi Mobnas. Ia menilai teknologinya masih kurang.

Selain itu kandungan lokalnya juga akan diimpor secara utuh. “Kalau program mobil nasional saya katakan Proton enggak cocok untuk jadi mobil nasional,” ujarnya, Kamis, 13 Februari 2015.

Menurut dia, pemerintah bisa mengembangkan Mobnas dengan teknologi sendiri. Ia juga heran karena Proton yang digandeng. Karena, di negara asalnya Proton tak laku. “Tapi jangan di bawa ke sini karena mereka sudah sekarat dan ingin menghidupkan mobil itu dengan menunggangi program mobil nasional kita.”

Kritik pedas juga datang dari pemilik akun twitter @Tommy Soeharto62. Akun yang diduga milik Hutomo Mandala Putra, bos PT. Timor Putra Nasional (TPN) ini berkicau, negara ini tidak akan maju jika para pemimpin masih memiliki mental nyontek dan tidak pernah percaya dengan kemampuan sendiri.

Akun twitter ini juga menyatakan, Timor terbukti dengan kualitas prima karena sampai hari ini masih banyak yang seliweran di jalan. Timor berusaha di berangus karena merek lain mulai gusar saat itu.

Timor ada bukan karena utk menipu. Timor masih ada sampai detik ini.

Kalau saat itu ada kebijakan bebas pajak untuk Mobnas kenapa tidak. Bukankah pemerintah wajib mendukung penuh produk2 murah berbau nasional. Hanya pemerintahan Pro asing yang mempersulit Produk dalam negeri.

Ramai-ramai Bantah

Jokowi buru-buru membantah bahwa MoU itu merupakan kerja sama untuk membangun Mobnas di Indonesia. Ia mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan perjanjian antardua perusahaan dan murni bisnis.

Jokowi mengatakan, ia hadir dalam acara itu karena memenuhi undangan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak.

“Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahatir dan Pak PM Najib, ya saya datang,” ujar Jokowi seperti dilansir di laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Bantahan juga datang dari Menteri Perindustrian, Shaleh Husein. Senada dengan Jokowi, ia juga mengatakan bahwa Mou antara PT ACL dan Proton murni bisnis.

Perjanjian itu merupakan kerja sama bisnis antar dua perusahaan dan tak melibatkan negara. “Mereka harus datang ke BKPM untuk mendaftarkan investasi lalu mempersiapkan sarana pndukung industrinya, kemudian ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan nomor indentifikasi kendaraan bermotor,” ujar Shaleh saat ditemui VIVA.co.id di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2015.

Ia membantah, MoU itu merupakan bagian dari membangun dan mengembangkan Mobnas seperti klaim Proton dalam backdrop dan rilisnya. Menurut Menperin, kalimat dalam backdrop itu dibuat oleh penyelenggara sehingga Pemerintah Indonesia tak tahu.

"Ya namanya, kan mereka di sana, kan bisa-bisanya mereka aja, jadi silahkan aja,” ujarnya menambahkan.

Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto mengatakan, sejauh ini tak ada pembicaraan mengenai Proton dan PT ACL dalam rapat kabinet. Menurut dia, rapat kabinet tiga bulan terakhir hanya membicarakan usulan Mobil ASEAN yang diusulkan Duta Besar Malaysia di Indonesia.

Senada dengan Menperin, Andi juga mengaku tak mengetahui isi MoU antara Proton dengan PT ACL. Sebab, meski  Jokowi hadir, MoU itu murni kerja sama bisnis antardua perusahaan swasta sehingga tak perlu ada pemberitahuan kepada pemerintah.

Presiden Komisaris PT. ACL, Edi Yosfi, mengatakan perusahaan yang ia pimpin masih baru. Ia mengakui kantornya memang berada di kompleks Ruko di Tendean Square 26 Jalan Wolter Mongisidi 122-124, Jakarta Selatan.

“Untuk sementara. Jadi kita sebut di sana karena perusahaan baru, masa langsung besar. Nantinya, perusahaan kita akan bertempat di Menara Kuningan lantai 29,” ujar Edi kepada VIVA.co.id melalui sambungan telepon, Kamis, 12 Februari 2015.

Edi menolak menjelaskan isi MoU antara PT ACL dengan Proton. Alasannya, perusahaannya bisa kena penalty. Ia menambahkan, kerja sama tersebut memang murni bisnis dan pemerintah tak terlibat secara langsung.

Mereka sengaja memilih Proton karena perusahaan asal Negeri Jiran itu berjanji bersedia alih teknologi. “Yang jelas mobil ini akan dibuat dan dirakit dan menjadi produksi Indonesia melalui PT ACL,” ujarnya. 

Ia memastikan, semuanya akan diproduksi di Indonesia, termasuk suku cadang.
Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia, Mohd Asribin Khayalan, mengaku tak mengetahui isi MoU antara PT ACL dengan perusahaannya.

"Kita dari Proton Indonesia tidak ada informasi tentang isi perjanjian tersebut, kita bener-bener nggak tahu," ujar Asribin saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 12 Februari 2015.

Namun, menurut dia, perjanjian itu murni kerja sama bisnis. Ia mengaku tak mengetahui tindak lanjut dari MoU tersebut. "Saya tidak tahu, yang saya baca di koran perjanjian yang dihadiri Jokowi itu hanya untuk melakukan studi kelayakan. MoU itu masih terlalu awal, mungkin setelah 6 bulan akan ada yang lebih detail," kata Asribin.

Masih Mimpi

Pengamat otomotif Bebin Juwina mengatakan MoU antara PT ACL dengan Proton itu memang bisa diartikan untuk membangun Mobnas. Indonesia bisa belajar dari Malaysia bagaimana cara membuat Mobnas.

Menurut dia, perjanjian itu bisa murni bisnis, bisa tidak. Sebab, industri otomotif padat modal.

“Artinya, akan melibatkan modal besar sekali untuk membuat sebuah mobil. Kemudian harus ada dukungan pemerintah juga,” ujarnya pada Selasa, 10 Februari 2015.

Pendapat senada disampaikan Menperin, Shaleh Husein. Ia mengatakan, membangun industri otomotif tidak murah dan tidak gampang. Sebab, harus berfikir 20 hingga 30 tahun ke depan.

Selain itu jenis industri ini sangat padat modal dan investasinya luar biasa. “Jangan sampai kita bikin satu atau dua mobil lalu orang beli 5 hingga 10 tahun ke depan orang cemoohin,” ujarnya.

Meski demikian keberadaan Mobnas dinilai penting untuk Indonesia. Bebin mengatakan, Indonesia sangat luas dan masyarakat membutuhkan moda transportasi untuk mobile.

Selain itu, industri ini akan merangsang tumbuhnya industri pendukung dan menambah lapangan kerja.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikondo) menyambut baik jika pemerintah akan membangun Mobnas. Ketua Gaikindo, Sudirman Maman Rusdi, meminta pemerintah melibatkan asosiasi yang ia pimpin jika akan membangun Mobnas.

“Kami harap, bila nanti pemerintah akan mengeluarkan ketentuan mengenai Mobnas, Gaikindo, sebagai asosiasi diajak bicara untuk diminta masukan,” ujar Sudirman pada Selasa, 10 Februari 2015.

Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor ini mengatakan, harus ada definisi dan kriteria yang jelas terkait Mobnas. Ia mengingatkan, agar pemeirntah memperlakukan semua perusahaan produsen mobil secara adil.

Menurut Sudirman, pemerintah harus belajar dari kegagalan mobil Timor. Sudirman enggan mengomentari perihal MoU antara PT ACL dengan Proton. Pasalnya, ia belum mengetahui secara pasti apa isi perjanjian tersebut.

Namun, pemerintah mengaku belum berniat memproduksi dan membangun Mobnas, termasuk mengembangkan Esemka. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, pengembangan Mobnas tak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Mobnas juga belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

PT SMK tak patah arang. Meski tak diperhatikan pemerintah, mereka tetap memproduksi mobil yang pernah dibanggakan Jokowi ini. Humas PT SMK, Sabar Budi menyebutkan pihaknya akan tetap memproduksi serta mengembangkan mobil  SUV Rajawali dan mobill niaga Bima.

Selain itu, mereka berencana merilis mobil Esemka dengan 6 varian. Ia berharap, enam varian mobil Esemka tersebut. "Sebanyak 6 varian baru mobil Esemka tersebut di antaranya tipe double cabin, pick up, light truck, minibus 16 seat dan tipe lainnya. Esemka tipe baru itu ditargetkan diproduksi tahun ini." (ren)

Halaman Selanjutnya