- ANTARA FOTO/Udden Abdul
Menurut dia, perjanjian itu bisa murni bisnis, bisa tidak. Sebab, industri otomotif padat modal.
“Artinya, akan melibatkan modal besar sekali untuk membuat sebuah mobil. Kemudian harus ada dukungan pemerintah juga,” ujarnya pada Selasa, 10 Februari 2015.
Pendapat senada disampaikan Menperin, Shaleh Husein. Ia mengatakan, membangun industri otomotif tidak murah dan tidak gampang. Sebab, harus berfikir 20 hingga 30 tahun ke depan.
Selain itu jenis industri ini sangat padat modal dan investasinya luar biasa. “Jangan sampai kita bikin satu atau dua mobil lalu orang beli 5 hingga 10 tahun ke depan orang cemoohin,” ujarnya.
Meski demikian keberadaan Mobnas dinilai penting untuk Indonesia. Bebin mengatakan, Indonesia sangat luas dan masyarakat membutuhkan moda transportasi untuk mobile.
Selain itu, industri ini akan merangsang tumbuhnya industri pendukung dan menambah lapangan kerja.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikondo) menyambut baik jika pemerintah akan membangun Mobnas. Ketua Gaikindo, Sudirman Maman Rusdi, meminta pemerintah melibatkan asosiasi yang ia pimpin jika akan membangun Mobnas.
“Kami harap, bila nanti pemerintah akan mengeluarkan ketentuan mengenai Mobnas, Gaikindo, sebagai asosiasi diajak bicara untuk diminta masukan,” ujar Sudirman pada Selasa, 10 Februari 2015.
Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor ini mengatakan, harus ada definisi dan kriteria yang jelas terkait Mobnas. Ia mengingatkan, agar pemeirntah memperlakukan semua perusahaan produsen mobil secara adil.
Menurut Sudirman, pemerintah harus belajar dari kegagalan mobil Timor. Sudirman enggan mengomentari perihal MoU antara PT ACL dengan Proton. Pasalnya, ia belum mengetahui secara pasti apa isi perjanjian tersebut.
Namun, pemerintah mengaku belum berniat memproduksi dan membangun Mobnas, termasuk mengembangkan Esemka. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, pengembangan Mobnas tak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Mobnas juga belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
PT SMK tak patah arang. Meski tak diperhatikan pemerintah, mereka tetap memproduksi mobil yang pernah dibanggakan Jokowi ini. Humas PT SMK, Sabar Budi menyebutkan pihaknya akan tetap memproduksi serta mengembangkan mobil SUV Rajawali dan mobill niaga Bima.
