- ANTARA FOTO/Udden Abdul
Akun twitter ini juga menyatakan, Timor terbukti dengan kualitas prima karena sampai hari ini masih banyak yang seliweran di jalan. Timor berusaha di berangus karena merek lain mulai gusar saat itu.
Timor ada bukan karena utk menipu. Timor masih ada sampai detik ini.
Kalau saat itu ada kebijakan bebas pajak untuk Mobnas kenapa tidak. Bukankah pemerintah wajib mendukung penuh produk2 murah berbau nasional. Hanya pemerintahan Pro asing yang mempersulit Produk dalam negeri.
Ramai-ramai Bantah
Jokowi buru-buru membantah bahwa MoU itu merupakan kerja sama untuk membangun Mobnas di Indonesia. Ia mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan perjanjian antardua perusahaan dan murni bisnis.
Jokowi mengatakan, ia hadir dalam acara itu karena memenuhi undangan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak.
“Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahatir dan Pak PM Najib, ya saya datang,” ujar Jokowi seperti dilansir di laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Bantahan juga datang dari Menteri Perindustrian, Shaleh Husein. Senada dengan Jokowi, ia juga mengatakan bahwa Mou antara PT ACL dan Proton murni bisnis.
Perjanjian itu merupakan kerja sama bisnis antar dua perusahaan dan tak melibatkan negara. “Mereka harus datang ke BKPM untuk mendaftarkan investasi lalu mempersiapkan sarana pndukung industrinya, kemudian ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan nomor indentifikasi kendaraan bermotor,” ujar Shaleh saat ditemui VIVA.co.id di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2015.
Ia membantah, MoU itu merupakan bagian dari membangun dan mengembangkan Mobnas seperti klaim Proton dalam backdrop dan rilisnya. Menurut Menperin, kalimat dalam backdrop itu dibuat oleh penyelenggara sehingga Pemerintah Indonesia tak tahu.
"Ya namanya, kan mereka di sana, kan bisa-bisanya mereka aja, jadi silahkan aja,” ujarnya menambahkan.
Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto mengatakan, sejauh ini tak ada pembicaraan mengenai Proton dan PT ACL dalam rapat kabinet. Menurut dia, rapat kabinet tiga bulan terakhir hanya membicarakan usulan Mobil ASEAN yang diusulkan Duta Besar Malaysia di Indonesia.
