Pemerintah Kesulitan Cegah WNI Gabung ISIS

"Kalau warga negara mau ke sana, masa dilarang sih. Jadi beliau [presiden] belum kasih arahan. Karena begini, kalau kita melarang mereka pergi, contohnya mereka mau umroh, masa dibatasi? Kan kita tidak boleh membatasi orang umroh. Nah sampai sana nggak kembali ya itu di luar kuasa kita," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, Rabu 18 Maret 2015.

Menurut Tedjo, 16 WNI yang ke Turki untuk bergabung ISIS kemarin saja menggunakan paspor wisata. Jika mereka tidak kembali, pemerintah pun tak mengetahui.

"Mereka niatnya apa kan kita nggak tahu. Bisa nggak (anda) baca pikiran saya?. Nah nggak bisa, saya juga nggak bisa membaca pikiran mereka. Dia ngomongnya begini, ternyata di sana lain. Nah itu hak mereka tidak mau kembali, itu hak mereka. Dan tidak bisa membaca mereka itu juga sulit untuk mengetahui tujuan mereka ke sana," lanjut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu.

Tak hanya itu, pemerintah pun, kata Tedjo tak kuasa mencegah perekrutan anak-anak oleh ISIS. Sebab, pemerintah tentu tak bisa mencegah seorang ibu yang membawa anaknya berjalan-jalan ke luar negeri.

"Ada ibu yang mau membawa anaknya terus kita larangkah, anaknya diajak ke luar negeri, mau umroh atau diajak keluar negeri mau berwisata, kan kita nggak bisa larang. Itu tadi kita tidak bisa membaca keinginan mereka itu. Kalau memang mereka mengatakan saya mau bergabung dengan ISIS membawa anak saya, ya mungkin bisa kita cegah itu," kata dia.

Menurut Tedjo, tak hanya pemerintah Indonesia saja yang kesulitan mencegah warganya bergabung dengan ISIS. 

"Duta besar itu selalu ke tempat saya untuk membicarakan masalah ISIS, rata-rata begitu, dan ini memang kesulitan juga dan negara-negara majupun juga kesulitan menangani ini. Seperti Kanada negara maju, termasuk RRT, termasuk negara di Eropa, jadi begitu," kata dia.

Menurut Tedjo, tak hanya soal pencegahan bergabung dengan ISIS tetapi pemerintah juga kesulitan untuk mem-block situs di internet yang menyebarkan paham radikalisme.

Menurutnya, baru saja dia menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam rapat itu disebutkan bahwa situs penyebaran radikalisme itu sulit dicegah.

"Kalau situsnya situs porno ini sudah otomatis terblock. Tetapi kalau yang tadi seperti anak-anak kecil direkrut ISIS, ini tidak melalui situs khusus tetapi melalui situs yang lain. Nah ini bagaimana kita melihat," kata dia.

Sehingga dari Kemenkominfo, kata dia, mengharapkan adanya laporan dari masyarakat. "Laporannya gini gini, terus nanti kan di-blok. Seperti yang lalu-lalu kan laporannya sudah di-blok sekarang dicari sudah tidak ada itu," kata dia.

Sebab, kata dia, tersebaran paham radikalisme lewat internet itu memiliki pengaruh yang sangat besar.

"Ya itukan mem-brainwashing seseorang untuk melakukan itu (radikalisme)," kata dia.

Meski demikian, kata Tedjo, pihaknya sudah mengetahui warga negara yang diduga telah bergabung dengan ISIS, ter,asuk beberapa daerah yang rawan tempat persebaran paham itu.

"Banyak, saya tidak mau menyebut satu persatu tapi adalah daerah dan data itu sudah ada," kata dia.

Saat ini, kata dia, pemerintah melakukan pemantauan terus-menerus. 

"Nah data ini dari BIN nanti boleh ditanya BIN, dari Polri, jadi berikan data itu yang saya lihat samalah jumlah dan sebagainya. Saya tidak hapal satu persatu ya, tapi semua nama-nama ada. Tetapi saya kan nggak hapal karena kan banyak," kata dia.