- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id - Politik anggaran Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap lebih mampu mengendalikan inflasi dibanding Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Politik ekonomi Jokowi diangap terlalu populis dan tidak mampu diterjemahkan olek kabinetnya, sehinga berdampak pada inflasi dan pelemahan rupiah.
"Pengelolaan politik anggaran SBY-Boediono masih lebih baik dibanding Jokowi-JK," kata pengamat ekonomi politik, Fachry Ali saat diskusi 'Pengalaman Mengelola Anggaran' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 21 Maret 2015.
Ia mencontohkan kebijakan SBY yang berhasil menggenjot penerimaan pajak. Melalui Menteri Keuangan Chatib Basri, yang dianggap sebagai ekonom konservatif, menurut Fachry, kebijakannya berhasil menciptakan neraca anggaran yang baik.
Sementara itu, politik anggaran yang dijalankan era Jokowi terlalu ambisius. Hal itu terlihat dari rencana berbagai pembangunan. Fachry melihat, Jokowi berharap kabinetnya bisa menerjemahkan gagasan populis yang dilontarkanya. Namun itu belum berhasil.
Selain itu, era Jokowi dinilai memberikan porsi yang terlalu kecil bagai sektor swasta. Padahal menurutnya, peran swasta diperlukan untuk kelancaran pembangunan ekonomi. Peran swasta berperan dalam stabilitas ekonomi.
"Hal lainnya berupa anggaran infrastruktur yang besar, namun tanpa memperhatikan dampak inflasi. Ini harus diperhatikan Jokowi," tuturnya. (ase)
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Jokowi ke Silicon Valley
Untuk menemui para CEO perusahaan IT raksasa asal Amerika
