Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Terlepas dari masih ada berbagai persoalan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang baru saja berakhir, patut diapresiasi. Memang, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk menghilangkan fungsi UN sebagai syarat kelulusan dan mengembalikan sekolah sebagai penentu kelulusan disambut positif banyak pihak.
Terobosan baru ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Namun, UN tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk memetakan kualitas pendidikan Indonesia.
Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, Kamis 16 April 2015, menyambut positif terobosan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Sebab, memang pada dasarnya pendidikan itu haruslah sesuatu yang menyenangkan dan bukan menakutkan.
“Namun, jika UN kali ini juga ditujukan untuk menilai kualitas pendidikan kita, hemat saya tidak begitu tepat, karena mamang variabelnya tidak lengkap,” kata Fahira dalam keterangan persnya.
Fahira mengatakan, tidak salah jika pemerintah menjadikan UN untuk memetakan kualitas sekolah (termasuk guru) dan siswa, tetapi hanya sebagai salah satu variabel.
Ujian Nasional, lanjut Fahira, bisa dijadikan pemetaan untuk mengetahui kualitas individual siswa. Terutama, untuk pelajaran-pelajaran yang di uji di UN, bukan kualitas siswa secara keseluruhan.
“Kalau untuk siswa oke, tetapi jika untuk menilai kualitas sekolah dan guru, saya rasa tidak bisa diambil dari UN yang memang tujuan untuk mengukur kompetensi siswa. Kualitas sekolah dan guru sangat terkait dengan sejauh mana kebijakan pendidikan bisa mengintegrasikan proses pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Jadi, kita juga harus bicara variabel sistem akreditasi, supervisi, dan kebijakan pengembangan profesional guru,” jelas wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Anti Minuman Keras (GeNAM).
UN Lancar, Mendikbud Berterima Kasih pada Hacker
Masalah pengaduan UN 2016 turun 50 persen.
VIVA.co.id
7 April 2016
Baca Juga :
