Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengakui, 80 persen permasalah yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berawal pada dua institusi pemerintahan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Memang masalah TKI 80 persen ada di hulu, dari Indonesia. Pertama, di Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Kemenakertrans) sebagai pengambil kebijakan, kedua di BNP2TKI," kata Nusron, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu 18 April 2015.
Dalam undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Neger, kata Nusron, seharusnya Indonesia hanya mengirim TKI yang berkualitas, tapi hal itu sering kali diabaikan.
Karena pada kenyataannya, calon TKI yang akan diberangkat langsung diminta untuk menandatangani kontrak kerja. Sebelum mengikuti dan dinyatakan lulus dari pelatihan yang harus dilakukan.
"Teman-teman yang dikirim dulu-dulu itu tidak kompeten, tidak siap tapi diberangkatkan. Karena agennya sudah terima duit. Bagaimana orang, ada kontrak dulu baru ada pendidikan. Harusnya pendidikan dulu, lalu dikontrak," tambahnya.
Aturan itu juga menyatakan, TKI yang akan diberangkatkan harus menjalani proses psikotes. Hal itu menurut dia juga diabaikan oleh otoritas terkait.
Bahkan menurutnya setidaknya kurang lebih 10 tahun proses tersebut tidak dilakukan oleh Kemenakertrans sebagai otoritas yang bertanggung jawab.
"Kasus Karni (dihukum pancung pada Jumat kemarin) itu saya yakin lebih banyak pada aspek psikologis. BNP2TKI tidak berwenang, karena itu UU," kata Nusron.
Beberapa hal tersebut lanjut dia, menjadi perhatian khusus instansinya saat ini. Tapi lagi-lagi, upaya yang dilakukan tidak maksimal karena UU tidak memberi amanat penuh kepada BNP2TKI.
Halaman Selanjutnya
Karena pada kenyataannya, calon TKI yang akan diberangkat langsung diminta untuk menandatangani kontrak kerja. Sebelum mengikuti dan dinyatakan lulus dari pelatihan yang harus dilakukan.
