Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menolak wacana menempatkan institusi Polri di bawah struktur Kemendagri. Menurut dia, posisi kepolisian harus tetap berada di bawah Presiden, begitu juga TNI.
"Kalau sampai di bawah kementerian, terus yang mengajukan panglima itu menhan atau yang mengajukan kapolri itu mendagri atau menkumham. Saya kira lebih baik tetap langsung di bawah Presiden," kata Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin 4 Mei 2015.
Baca Juga :
Jenazah Terduga Bomber Thamrin Masih di RS Polri
Baca Juga :
Abu Jundi Tangan Kanan Otak Bom Sarinah
"Saya kira dalam proses pergantian kapolri dari Pak Sutarman ke Pak Badrodin, tujuannya adalah regenerasi reformasi. Hal itu sebagai upaya melahirkan kebijakan yang lebih proaktif dan lebih mengantisipasi yang diinginkan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan kisruh Polri versus KPK, ia mengatakan bahwa yang terpenting ada pernyataan dari ketua KPK yang menyatakan bahwa jangan ada intervensi yang berlebihan terhadap kisruh KPK dan Polri.
"Oknum Polri atau KPK itu tidak kebal hukum. Adanya intervensi ke dalam hal bersifat luar biasa hanya dipunyai Presiden," katanya.
Tjahjo menampik adanya pembangkangan di tubuh Polri terkait dengan anjuran Presiden untuk menyudahi konflik antara KPK dan Polri. "Warga negara tidak kebal hukum. Ini momentumnya saja. Kalau kasus tergantung bagaimana KPK, Polri, kejaksaan melihatnya," kata politisi senior PDIP tersebut.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, terkait dengan kisruh Polri versus KPK, ia mengatakan bahwa yang terpenting ada pernyataan dari ketua KPK yang menyatakan bahwa jangan ada intervensi yang berlebihan terhadap kisruh KPK dan Polri.
