Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menolak wacana menempatkan institusi Polri di bawah struktur Kemendagri. Menurut dia, posisi kepolisian harus tetap berada di bawah Presiden, begitu juga TNI.
"Kalau sampai di bawah kementerian, terus yang mengajukan panglima itu menhan atau yang mengajukan kapolri itu mendagri atau menkumham. Saya kira lebih baik tetap langsung di bawah Presiden," kata Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin 4 Mei 2015.
Terkait dengan desakan untuk mereformasi Polri, anggota Komisi Kepolisian Nasional ini berpendapat bahwa reformasi di tubuh Polri sah saja untuk dilakukan.
Ia mencontohkan, pergantian kapolri termasuk dalam reformasi regenerasi di dalam tubuh institusi penegak hukum tersebut.
"Saya kira dalam proses pergantian kapolri dari Pak Sutarman ke Pak Badrodin, tujuannya adalah regenerasi reformasi. Hal itu sebagai upaya melahirkan kebijakan yang lebih proaktif dan lebih mengantisipasi yang diinginkan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga :
Dua Anggota Santoso yang Tewas Warga Asing
Baca Juga :
Mengapa Gedung Polisi Dibangun oleh Podomoro
Tjahjo menampik adanya pembangkangan di tubuh Polri terkait dengan anjuran Presiden untuk menyudahi konflik antara KPK dan Polri. "Warga negara tidak kebal hukum. Ini momentumnya saja. Kalau kasus tergantung bagaimana KPK, Polri, kejaksaan melihatnya," kata politisi senior PDIP tersebut.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tjahjo menampik adanya pembangkangan di tubuh Polri terkait dengan anjuran Presiden untuk menyudahi konflik antara KPK dan Polri. "Warga negara tidak kebal hukum. Ini momentumnya saja. Kalau kasus tergantung bagaimana KPK, Polri, kejaksaan melihatnya," kata politisi senior PDIP tersebut.