Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mengklaim telah berhubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal M. Fuad Basya, mengatakan pimpinan KPK sering diundang untuk menyampaikan pengarahan kepada prajurit TNI tentang pemberantasan korupsi. KPK dan TNI juga sudah menandatangani kesepakatan kerja sama sebagai zona bebas korupsi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal M. Fuad Basya, mengatakan pimpinan KPK sering diundang untuk menyampaikan pengarahan kepada prajurit TNI tentang pemberantasan korupsi. KPK dan TNI juga sudah menandatangani kesepakatan kerja sama sebagai zona bebas korupsi.
“Semua jajaran TNI bebas korupsi, makanya KPK memberikan pengarahan kepada kami. Itu langsung Ketua KPK-nya kok yang memberikan (pengarahan) itu, Pak Abraham (Samad). Kerja sama kita baik,” ujar Fuad dihubungi
VIVA.co.id
pada Jumat, 8 Mei 2015.
Fuad mencontohkan hubungan harmonis kedua lembaga, di antaranya gedung milik TNI yang dipinjamkan KPK sebagai rumah tahanan atau lebih dikenal sebagai Rutan Guntur di Jalan Sultan Agung Nomor 33, Manggarai, Guntur, Jakarta Selatan.
Dia membeberkan hal itu menanggapi wacana KPK yang berencana merekrut prajurit TNI untuk bertugas di lembaga penegak hukum tersebut. Rencana itu, katanya, baru sebatas pembicaraan informal antara pimpinan KPK dengan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko.
Pada prinsipnya, kata Fuad, Panglima menyatakan secara tegas tak keberatan apabila ada prajurit TNI yang kapasitas dan kapabilitasnya mumpuni ditugaskan di KPK. Tetapi kalau pun rencana itu diwujudkan, tentu tak boleh bertentangan Undang-Undang.
“Pada prinsipnya, kalau sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, Panglima TNI tidak keberatan, tapi harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” ujar Fuad.
Fuad menjawab lugas kala ditanya: siapkah TNI menjadi bagian dari KPK? “Siap. TNI tidak pernah keberatan. Dalam Undang-Undang TNI, ada tugas pokok selain perang, membantu pemerintah, pemerintah daerah, Polri, semuanya kalau butuh bantuan, TNI siap bantu. Untuk bangsa dan negara.” (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Semua jajaran TNI bebas korupsi, makanya KPK memberikan pengarahan kepada kami. Itu langsung Ketua KPK-nya kok yang memberikan (pengarahan) itu, Pak Abraham (Samad). Kerja sama kita baik,” ujar Fuad dihubungi
