Sumber :
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA.co.id
- Pencalonan melalui jalur perseorangan atau nonpartai politik kurang laku dalam pilkada serentak kota/kabupaten di Jawa Timur. Hanya ada sembilan pasang calon yang mendaftar dan lulus verifikasi administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Calon-calon perseorangan atau kadang disebut calon independen itu mendaftar untuk pilkada di delapan kota/kabupaten dari 19 daerah yang dijadwalkan melaksanakan pilkada di Jawa Timur. Antara lain, dua pasang calon di Kabupaten Lamongan, dan masing-masing sepasang calon di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Malang.
Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, menjelaskan bahwa kesembilan calon itu sudah dinyatakan lulus verifikasi administrasi. Komisi segera melanjutkan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran bukti dukungan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KPK Periksa Keponakan Surya Paloh
Calon-calon perseorangan atau kadang disebut calon independen itu mendaftar untuk pilkada di delapan kota/kabupaten dari 19 daerah yang dijadwalkan melaksanakan pilkada di Jawa Timur. Antara lain, dua pasang calon di Kabupaten Lamongan, dan masing-masing sepasang calon di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Malang.
Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, menjelaskan bahwa kesembilan calon itu sudah dinyatakan lulus verifikasi administrasi. Komisi segera melanjutkan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran bukti dukungan.
"Kesembilan bakal calon independen akan segera mengikuti verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan kebenaran dukungan yang sudah diserahkan ke KPU setempat," kata Choirul Anam, kemarin.
Proses verifikasi faktual dijadwalkan pada 23 Juni sampai 6 Juli 2015. Hasil verifikasi faktual tahap pertama maksimum pada 19 Juli 2015. "Kalau belum memenuhi persyaratan akan ada masa perbaikan 4-7 Agustus. Pengumuman lulus atau tidak dijadwalkan 21 Agustus mendatang," katanya.
Tak percaya diri
Dihubungi secara terpisah, pengamat politik pada Bangun Indonesia, Agus Mahfud Fauzi, menilai bakal calon kepala daerah sudah tidak percaya diri menggunakan jalur perseorangan. Alasannya, dari perspektif politik seandainya menang, dia akan diganggu parlemen masing-masing daerah dengan berbagai hak yang bisa diajukan.
Dari sisi biaya yang dikeluarkan tentu lebih banyak jalur independen. Meski calon itu seorang tokoh yang sudah populer, masyarakat masih banyak dihubungkan dengan uang. Misalnya, pengumpulan bukti dukungan dalam bentuk kartu tanda penduduk (KTP), tidak cuma-cuma melainkan ada biaya atau ongkos.
"Penggalangan dukungan KTP itu saya kira tidak ada yang gratis," kata Agus, yang juga mantan komisioner KPU Jawa Timur.
Ia tidak menampik bahwa jalur independen bisa saja digunakan sebagai sarana permainan calon
incumbent
untuk memuluskan langkahnya terpilih lagi sebagai kepala daerah.
"Calon kepala daerah
incumbent
yang berhasil, biasanya menggunakan jalur independen sebagai bagian dari permainan pilkada. Sebaliknya kalau incumbent dinilai gagal, justru jalur independen bisa jadi pesaing kuat," ujar Agus.
Peluang
incumbent
dan
non-incumbent
menang dalam pilkada cukup relatif. Dia mencontohkan Fauzi Bowo alias Foke adalah calon
incumbent
DKI Jakarta yang relatif berhasil menjalankan programnya meski tidak sefantastis Fadel Muhammad saat menjadi Gubernur Gorontalo.
"Tapi karena Jokowi (Joko Widodo) bisa mengisi kelemahan Foke di DKI Jakarta, Foke yang relatif berhasil harus menerima kekalahan," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kesembilan bakal calon independen akan segera mengikuti verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan kebenaran dukungan yang sudah diserahkan ke KPU setempat," kata Choirul Anam, kemarin.
