KPK Periksa Lagi Eks Wali Kota Makassar sebagai Tersangka

Rabu, 24 Juni 2015 - 10:34 WIB
Oleh :
Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, yang menjadi terpidana kasus korupsi beberapa waktu lalu.
Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, yang menjadi terpidana kasus korupsi beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • Antara/Wahyu Putro
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, Rabu 24 Juni 2015. Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dalam instalasi pengolahan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.


"Diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publiksi KPK, Priharsa Nugraha.


Pemanggilan terhadap Ilham Arief ini merupakan yang pertama kalinya setelah KPK kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru atas namanya. Sprindik kembali diterbitkan oleh KPK setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ilham.
Baca Juga :
Tersangka Korupsi PDAM Makassar Minta Segera Diadili


Baca Juga :
Korupsi PDAM, Dirut Traya Tirta Klaim Tak Rugikan Negara
KPK harus mengulangi semua proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerjasama rehabilitasi dan transfer kelola air di PDAM Makassar dengan tersangka Ilham Arief Sirajuddin. Hal tersebut sebagai konsekuensi KPK kembali menerbitkan Sprindik baru atas nama Ilham. Penyidikan perkara itu kini mengacu pada Sprindik baru.

Baca Juga :
Kasus PDAM Makassar, KPK Periksa Lima Saksi

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, mengatakan perkara yang disangkakan kepada Ilham dalam Sprindik baru tersebut, masih sama seperti yang sebelumnya.


Begitu pun pasal yang disangkakan kepada Ilham, yakni disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


Selang beberapa waktu setelah KPK menerbitkan Sprindik baru terhadap Ilham, dia kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Begitu pun pasal yang disangkakan kepada Ilham, yakni disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Halaman Selanjutnya